Puan: IKN sebagai penggerak ekonomi nasional dan simbol identitas nasional

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Puan Maharani menegaskan pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) baru di Kalimantan merupakan amanat undang-undang untuk menggerakkan ekonomi dan menjadi simbol identitas nasional. Dia meminta masyarakat mendukung pemerintah terkait pembangunan IKN Nusantara sebagai agenda strategis nasional yang telah diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara.

"DPR telah memberikan dukungan untuk pembangunan Ibu Kota Negara. Ibu Kota Negara, Nusantara, diharapkan dapat menjadi penggerak ekonomi Indonesia di masa depan, menjadi simbol identitas nasional, dan menjadi kota dunia ideal yang dapat menjadi acuan dunia," kata Puan dalam pidatonya di Sidang Istimewa MPR di Senayan, Jakarta, Selasa (16/8).

Puan menegaskan, IKN Nusantara telah menjadi amanat undang-undang yang akan dilaksanakan sesuai dengan peta jalan serta pentahapan pembangunan, pemindahan, dan penyelenggaraan pemerintahan daerah khusus Ibu Kota Negara.

Menurut Puan, keberhasilan pembangunan IKN Nusantara, selain membutuhkan perencanaan dan manajemen sumber daya yang baik, juga sangat ditentukan oleh dukungan dari seluruh pemangku kepentingan dan seluruh anak bangsa. Hal tersebut, kata dia, dibutuhkan untuk dapat selaras dalam memaknai IKN sebagai agenda bersama dalam membangun ekonomi Indonesia di masa depan.

Selain itu, juga sebagai momentum dalam melaksanakan paradigma pemerataan pembangunan nasional.

“Arah dan prioritas agenda-agenda pembangunan nasional ke depan membutuhkan landasan hukum yang memadai untuk dapat dilaksanakan oleh setiap pemerintahan, sehingga pembangunan fisik dan pembangunan karakter bangsa dapat berkesinambungan dalam mencapai tujuan nasional," kata dia.

"Kita perlu rembuk bersama, untuk menentukan ke mana arah pembangunan bangsa dan negara Indonesia ke depan yang dapat menjadi acuan seluruh pemangku kepentingan," imbuh politikus PDIP itu.

Puan menekankan pentingnya politik pembangunan demi kemajuan Indonesia ke depan. Dengan jiwa pengabdian membangun Indonesia, kata Puan, maka politik pembangunan Indonesia dalam mengisi kemerdekaan dapat berfokus pada upaya-upaya untuk kesejahteraan rakyat, kemajuan pembangunan di seluruh wilayah tanah air, dan pembangunan kebudayaan nasional.

"Politik pembangunan membutuhkan tahapan pelaksanaan, prioritas, pengelolaan sumber daya, dan perencanaan pembangunan nasional," ujar Puan.