Publikasi daftar penceramah radikal BNPT dianggap biang kegaduhan

Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) merilis daftar yang berisi daftar ratusan penceramah intoleran. Mulai ada nama Ismail Yusanto, Abdul Somad,  Felix Siaw, hingga Adi Hidayat. 

Pengamat terorisme Harits Abu Ulya, menyayangkan sikap BNPT tersebut. Menurutnya, kubu Boy Rafli secara terbuka tidak mengakui sebagai sumber informasi, tetapi secara implisit justru mendorong publik untuk melakukan filtering terhadap para mubalig dengan parameter yang disampaikan oleh BNPT. 

"Teramat disayangkan sikap ambigu dari BNPT terhadap masalah ini. Fenomena seperti ini akan dinilai oleh publik semacam permainan opini dan propaganda dengan posisi BNPT sebagai konduktor atau pengaransemen baik secara terbuka maupun tertutup," kata Harits dalam keterangan, Rabu (9/3). 

Harits mengaku maklum dengan BNPT karena menurutnya BNPT punya segala sumber daya untuk menggelar semua proyek kontra terorisme yang sudah dirancang. Bahkan, masyrakat diminta tidak perlu kaget, heran ataupun prihatin kalau sekiranya BNPT terus memproduksi narasi-narasi yang potensial melahirkan  kegaduhan dikalangan umat Islam khususnya. 

"Selama institusi ini ada, anggaran ada maka kerja harus jalan biar ada LPJ (Laporan Pertanggung Jawaban) nya. Apalagi jika mindsetnya bahwa terorisme tidak akan pernah sirna di bumi Indonesia," ujar Harits. 

Harits meminta BNPT total dalam hal tersebut dengan membuat tolak ukur untuk semua segmen dan jangan terbatas pada segmen mubaligh atau penceramah. Seperti pelabelan masjid radikal, ponpes radikal, sekolah radikal, madrosah radikal, ASN radikal, dan sebagainya. 

Lantaran, ada pandangan berlebihan dari BNPT bahwa radikalisme pemikiran adalah akar terorisme. Biar komprehensif menjangkau semua segmen dalam proyek kontra radikalisme maka sekali lagi jangan setengah hati. 

"Dan jangan lupa akuntanbilitas penggunaan uang rakyat oleh BNPT perlu transparan. Biar publik juga mengerti dan bisa menerima apakah semuanya rasional," ucap Harits. 

Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Rumadi Ahmad menegaskan, pemerintah tak pernah merilis daftar penceramah radikal. Daftar yang tidak diketahui sumbernya tersebut saat ini beredar di media sosial. 

"Saya tidak tahu dari mana asalnya. Yang jelas pemerintah tidak pernah menyebutkan soal nama," ujar Rumadi dalam keterangannya, Rabu (9/3). 

Rumadi mengatakan, dalam rapat pimpinan TNI-Polri pekan lalu, Presiden Joko Widodo hanya mengingatkan anggota TNI-Polri agar tak sembarangan mengundang penceramah. Menurutnya, pesan Jokowi itu sudah tepat dan tak ada simpang siur di dalamnya. 

"Pernyataan presiden sangat jelas. Tidak ada yang simpang siur, karena masalah radikalisme ini hal yang faktual, bukan mengada-ada," kata Rumadi.