Apel peringatan hari ulang tahun (HUT) RI ke-74 yang digelar Pemprov DKI Jakarta di Pulau D hasil reklamasi, Sabtu (17/8), diprotes puluhan nelayan tradisional. Aksi protes digelar para nelayan di atas tiga buah kapal di kawasan Pantai Maju Bersama.
Dalam orasinya, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (Kiara) Susan Herawati mengatakan, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengkhianati janji kampanye untuk menghentikan reklamasi di kawasan teluk Jakarta.
"Sejumlah rancangan tata zona wilayah reklamasi yang tak mempertimbangkan hak hidup masyarakat nelayan di sekitar sini. Grand design pembangunan Teluk Jakarta ini juga mengancam pencaharian nelayan di sini, sekaligus nelayan di Muara Angke," kata Susan.
Susan mengatakan, ia tak setuju dengan pernyataan Anies yang menyebut pelaksanaan upacara di Pantai Maju ini sebagai bukti adanya kepastian hukum di wilayah Jakarta dan wujud keterbukaan Pemprov DKI Jakarta.
Lebih jauh, Susan mengatakan, reklamasi di Pulau D juga tidak memperhatikan aspek kultural, khususnya terkait kepantasan hunian yang akan dibangun bagi nelayan. Menurut dia, struktur hunian Pulau D yang didesain tinggi sangat tidak sesuai dengan pola hidup nelayan.
"Apa sesuai nanti nelayan ini tinggal di pulau ini? Tumpukan batu dari pesisir ke atas pulau ini juga tidak menyediakan tempat berlabuhnya kapal," ujar Susan.
Salah satu nelayan, Dodo, 51 tahun, mengungkapkan pembangunan kawasan Pulau Reklamasi mencemari perairan tempat mereka mencari nafkah. "Jelas ini mengancam pendapatan kita. Laut tercemar, keruh, tak seperti dulu lagi produksi ikannya," ucapnya.
Iwan, Ketua Kelompok Nelayan Tradisional mengungkapkan kekecewaan dengan digelarnya upacara di Pulau D Reklamasi. "Kami nelayan sangat kehilangan dengan wilayah tangkap kami dengan direklamasinya Pulau C, D, dan G. Biota laut sudah tidak sesubur lagi seperti sebelum dilakukan reklamasi," kata Iwan.
Di sisi lain, Dwi Wahyu Daryoto, Dirut PT Jakarta Propertindo upacara memperingati HUT RI yang diselenggarakan di Pulau D merupakan momentum untuk memperkenalkan kawasan tersebut kepada pegawai Pemprov DKI Jakarta.
"Ternyata 95% jajaran Pemprov DKI tak tahu Pantai Maju Bersama itu di mana. Maka ini jadi momentum untuk memudahkan peninjauan selanjutnya terkait kerja-kerja pengembangan kawasan di Teluk Jakarta," ucap Dwi.
Dwi mengatakan, PT Jakarta Propertindo selaku pihak yang mengelola pembangunan kawasan Teluk Jakarta telah menggandeng pihak pengembang (developer) untuk mempersiapkan perawatan dan penyediaan sumber air dan gas.