Puluhan satpam di Pusat Penelitian Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Puspiptek), Kota Tangerang Selatan (Tangsel), Banten, menggelar unjuk rasa menolak rencana pengurangan karyawan yang dilakukan perusahaan outsourching, PT Sumber Guna Dinamis (SDG). Membawa spanduk berisikan tulisan, antara lain 'tolak upah murah', puluhan sekuriti ini berharap nasib mereka diperhatikan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) yang menaungi Puspiptek.
Pasalnya, meski PT SGD telah memperkerjakan 64 petugas keamanan selama dua bulan terakhir, perusahaan yang memenangkan tender jasa keamanan di BRIN untuk kawasan Puspiptek itu memutuskan pengurangan sebanyak 37 dari 64 karyawan. Dengan dalih telah melakukan simulasi pengamanan di dalam kawasan seluas puluhan hektare, PT SGD berencana mengakomodir 27 petugas keamanan.
"Kawasan seluas puluhan hektare, masa iya dijaga 27 orang. 27 orang bagi tiga peleton, masing-masing jaga sembilan orang. Kalau ada rampok, mati, itu udah selesai. Itu kan kawasan perumahan besar, obyek nasional strategis," ujar Djoko Rahardjo, mantan kepala keamanan di kawasan Puspiptek saat dihubungi Aliena.id, Kamis (10/3) malam.
Menurut Djoko, sebelum dipegang perusahaan outsourching, terdapat sekitar 370 karyawan yang bersatus sebagai pegawai pemerintah nonpegawai negeri (PPNPN) bekerja di kawasan Puspitek. Status mereka sebagai PPNPN bertahan hingga 2021.
Seiring kemunculan BRIN yang membawahi seluruh institusi penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan (litbangjirap), sekuriti di Puspiptek ini kemudian diambilalih oleh perusahaan outsourching, yakni untuk kawasan perkantoran dan perumahan. PT SGD memenangkan tender untuk jasa pengamanan di kawasan Puspiptek Tangsel. Perusahaan ini juga menangani sekuriti di perumahan Puspiptek di Jakarta dan lain sebagainya.
Informasi yang didengar Djoko, puluhan sekuriti di perumahan Puspiptek lainnya juga dikurangi oleh PT SGD. Djoko tak lagi memimpin petugas pengamanan di Puspiptek Tangsel. Tapi ia sedih dengan nasib mantan anak didiknya tersebut.
"Kasihan, Pak. Kalau hilang pekerjaan itu kan keluarganya bagaimana?" ujar dia.
Menurut Djoko, awalnya PT SGD sepakat mempekerjakan 64 orang sebagai petugas keamanan di Puspiptek. Beberapa sekuriti yang sudah berumur dan sakit-sakitan telah dikeluarkan, menyisakan 64 petugas dengan gaji Rp3.950.000 per bulan.
Dia mengatakan, kendati sepakat dengan gaji di bawah standar upah minimum regional (UMR) Kota Tangsel sebesar Rp4,2 juta, namun keputusan PT SGD bakal mencopot 39 sekuriti merupakan sebuah kebijakan yang tidak masuk akal. Lagi pula, kata dia, rencana PT SGD itu tanpa melalui pembahasan dengan sekuriti sama sekali.
"Kenapa enggak dari awal evaluasi. Lelangnya dulu bagaimana? Kenapa malah terima kontrak tapi mau dikurang-kurangi. Ini kan mesti komunikasi dengan Biro Umum BRIN. Mesti ada komunikasi, misalnya, kami keberatan ternyata terlalu banyak atau bagaimana-bagaimana," tegas dia.
Djoko mengaku heran dengan keputusan PT SGD tersebut. Berdasarkan informasi yang didapatnya, lantaran 64 sekuriti bersatu menolak keputusan PT SGD, perusahan itu pun mengeluarkan dua opsi.
Pertama, hanya mau mempekerjakan 27 sekuriti. Kedua, 39 sekuriti terkena pemecatan akan mendapatkan gaji dari 27 sekuriti yang dipertahankan.
"Itu kan aneh, Pak. Digaji 27 orang, suruh dibagi ke 39 orang dengan gaji (dari) 27 orang," ucapnya dengan nada kesal.
Di sisi lain, tambah dia, rata-rata sekuriti yang menjaga perumahan Puspiptek selama ini dalam kondisi sehat dan tidak bertentangan dengan regulasi. Misalnya, soal ambang batas usia dipekerjakan sebagai sekuriti.
Selain itu, rekam jejak sekuriti selama bekerja dua bulan juga sangat baik.
"Jangan seenak-enaknya. Katanya perusahaan sudah simulasi. Simulasi dari 'Hongkong'. Harus tanya orang-orang lama. Di sini obyek vital. Di sini kan (sekuriti) enggak ada masalah semua. Bagus semua catatannya, Pak. Itu kan didikan saya semua," katanya.
Alinea.id telah menghubungi Dyah R. Sugiyanto selaku Koordinator Komunikasi Publik BRIN untuk mengonfirmasi penolakan pencopotan sekuriti kawasan Puspiptek Tangsel. Namun, yang bersangkutan belum menjawab hingga berita ini diterbitkan.
