Punya 600 miliar, banjir Jakarta mestinya bisa diantisipasi

Badan Metereologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprediksi puncak musim hujan di Indonesia akan terjadi pada Januari hingga Februari mendatang. Artinya, berbagai daerah harus siap dengan bencana hidrometereologi seperti banjir dan longsor.

DPRD DKI Jakarta meminta agar kehadiran Anies Baswedan sebagai Gubernur bisa menjadi solusi atas berbagai persoalan Ibu Kota, terutama untuk menuntaskan banjir. Namun, beberapa waktu lalu Anies menuding pengerjaan proyek Mass Rapid Transit (MRT), Light Rail Transit (LRT), hingga pengerjaan tol Bekasi-Cawang-Kampung Melayu (Becakayu) sebagai penyebab banjir di sejumlah ruas jalan. Anies menyubut pengerjaan proyek itu membuat saluran air tidak bekerja dengan optimal.

"Harusnya Anies sebagai pemimpin itu memberikan solusi, bukan justru mencari penyebab masalah sebagai retorika. Itu pekerjaan lembaga lainnya lagi," ujar anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta, Bestari Barus, Kamis (14/12).

Anggota Fraksi Nasdem itu menilai, sejatinya banjir yang terjadi tiga hari lalu dapat diantisipasi bila Anies sebagai gubernur langsung melakukan koordinasi dan instruksi kepada anak buahnya. Terlebih, Komisi D DPRD telah menyetujui anggaran sebesar Rp600 miliar untuk menunjang kinerja pasukan biru yang berada dibawah koordinasi langsung Dinas Tata Air.

"Jadi, yang kurang adalah antisipasi dini. Kalau selesai dilantik fokusnya menangani musim hujan tidak akan terjadi seperti ini," ungkapnya.

Sebelumnya, pengamat tata kota, Nirwono Joga menilai pemerintah daerah (Pemda) DKI tak serius dalam melakukan penataan ruang. ia merinci lima indikator dalam penyelesaian persoalan banjir yang terkesan jadi bencana tahunan di Jakarta.

Lima parameter itu ialah rehabilitasi saluran air primer-sekunder-tersier. Lalu normalisasi sungai, revitalisasi waduk, penambahan ruang terbuka hijau (RTH) dan pembuatan sumur resapan.