Rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas pemeriksaan terhadap pengelolaan pendapatan, belanja, dan aset tahun anggaran 2021-2022 pada Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN dipertanyakan. Sebab, rekomendasi itu kurang tegas.
Anggota Komisi VII DPR Mulyanto menjelaskan, temuan BPK terkait Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT) antara lain tidak tercapainya program strategis nasional (PSN) industri garam dan Drone MALE Kombatan serta major project pengembangan sistem peringatan dini tsunami bernama Indonesia Tsunami Early Warning System (Ina-TEWS).
Akibatnya amat fatal bagi keberkanjutan dan pencapaian tujuan PSN tersebut. Mulyanto memerinci, rencana, program kerja, dan anggaran BRIN tidak mendukung percepatan pencapaian target PSN pengembangan industri garam dan Drone MALE Kombatan.
Ini ditunjukkan, antara lain, PSN pengembangan industri garam tidak diintegrasikan dalam perencanaan kegiatan dan anggaran BRIN 2022. Lalu, pelaksanaan PSN Drone MALE Kombatan tidak diusulkan sebagai program kegiatan BRIN 2022. Ini membuat tujuan RPJMN 2020-2024 atas kedua PSN tersebut berpotensi tidak tercapai.
Berikutnya, urai politikus Partai Keadilan Sejahtera itu, rencana, program kerja, dan anggaran BRIN tidak mendukung percepatan pencapaian target Proyek Prioritas Strategis Ina-TEWS. Ini ditunjukkan, antara lain, kebijakan BRIN atas fokus kegiatan, anggaran, dan skema pendanaan riset, serta pemanfaatan infrastruktur riset tak mendukung peralihan pelaksanaan tugas penguatan dan pengembangan Ina-TEWS.
Ini membuat tujuan prioritas nasional peningkatan ketahanan bencana tidak tercapai. Karena riset tidak dilanjutkan dan pemeliharaan peralatan mandek, BPK mengkhawatirkan "berpotensi menimbulkan dampak terhadap kemanusiaan bilamana terjadi bencana karena pengabaian tugas (BRIN) selaku Komponen Struktur dalam Penguatan dan Pengembangan Sistem Informasi Gempa Bumi dan Peringatan Dini Tsunami."
Sayangnya, kata Mulyanto, rekomendasi BPK sangat ringan. Yaitu, BPK merekomendasikan Kepala BRIN antara lain agar melaporkan kepada Dewan Pengarah mengenai perkembangan PSN tersebut untuk mendapatkan arahan dan evaluasi dari Dewan Pengarah.
"Ini kan (seperti) jeruk makan jeruk. Apalagi kita tahu Kepala BPK dan Ketua Dewan Pengarah BRIN dari parpol yang sama," kata Mulyanto kepada Alinea.id, Kamis (6/7).
Kepala BPK adalah Isma Yatun. Isma pernah menjadi anggota DPR RI dari PDI Perjuangan tiga periode: 2006–2009, 2009-2014, dan 2014-2017. Setelah itu, Isma mundur dari PDI Perjuangan dan terpilih menjadi anggota BPK periode 2017-2022.
Sejak 21 April 2022, Isma Yatun didapuk jadi Kepala BPK 2022–2027. Sementara Ketua Dewan Pengarah BRIN adalah Megawati Soekarnoputri, Ketua Umum PDI Perjuangan.
Menurut Mulyanto, seharusnya rekomendasi BPK kepada BRIN lebih konkret dan tegas. "Ini kan Presiden dilangkahi dan mengubah PSN secara sepihak. Perlu teguran keras dari Presiden," kata Mulyanto.
