Warga tolak rencana Anies: 'Hampir pasti matikan bisnis di Jalan Sabang'

Rencana Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk menerapkan parkir paralel dan menempatkan pedagang kaki lima atau PKL di kawasan Jalan Sabang, ditolak warga dan pedagang setempat. Kebijakan tersebut dinilai bakal merugikan warga dan pedagang yang selama ini telah berada di kawasan tersebut.

Grace, Ketua RW 01 Kawasan Jalan Sabang yang menyalurkan aspirasinya pada Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi, juga menyayangkan sosialisasi yang dilakukan Pemprov DKI hanya bersifat satu arah.

"Kami merasa rugi. Kami warga di sini cuma disosialisasikan satu arah terkait kebijakan pak gubernur itu. Ada surat datang ke kami untuk sosialisasi, tapi kami malah enggak pernah diberitahu soal apa," kata Grace di Jalan Sabang, Jakarta, Senin (13/1).

Dia mengatakan, dirinya dan warga lain telah mendapat penjelasan dari konsultan ihwal rencana kebijakan Anies di Jalan Sabang tersebut. Ada dua kebijakan yang akan diterapkan, yaitu parkir paralel memanjang dan penempatan PKL sepanjang trotoar di satu sisi.

"Rencananya di sebelah kanan PKL dan sebelah kiri untuk parkir paralel. Bukan serong lagi, tapi paralel. Untuk eksekusinya, kapan diterapkan belum tahu, tapi kalau sudah diterapkan, kami bakal susah untuk menolak," ujar dia.

Selain soal parkir, kata Grace, keluhan warga lainnya adalah ihwal pelanggaran yang dilakukan para PKL di kawasan tersebut. Menurutnya, para PKL sudah tak lagi mengikuti aturan untuk berdagang di atas pukul 19.00 WIB.

"Sekarang dari siang mereka sudah berjualan. Kami sebagai warga tidak pernah diberitahu mengenai hal ini. Sekarang sudah semakin banyak saja PKL," ujar dia.

Ganefo Dewi Sutan, seorang pemilik rumah makan di Jalan Sabang, juga menyampaikan penolakan terhadap rencana Pemprov DKI. Menurutnya, kebijakan yang akan diterapkan di Jalan Sabang akan berdampak pada nilai pendapatan yang diterimanya.

"Saya pemilik usaha rumah makan di sini sejak tahun 1958, merasa dirugikan oleh keputusan yang tanpa musyawarah dari pihak Pemda yang hampir pasti mematikan kehidupan bisnis di Jalan Sabang," kata dia.

Dia mengaku omzetnya sudah menurun sejak kebijakan satu arah di Jalan Sabang diberlakukan. Ganefo khawatir rencana penambahan PKL akan semakin menggerus penjualan di usaha kuliner miliknya. Dia menyebut, kebijakan tersebut berpotensi menurunkan omzet antara 30% hingga 40%.

"Kalau nanti jadi 80% diisi oleh PKL, kami pengusaha sesungguhnya yang bayar pajak PBB dan restoran, akan merasakan sekali dampak kebijakan ini," ucap dia.

Sementara itu, Prasetio Edi meminta Anies mengkaji ulang kebijakan parkir paralel dan PKL di Jalan Sabang. Apalagi, kata dia, pada pemerintahan sebelumnya trotoar di Jalan Sabang juga sudah dibenahi.

"Saya minta agar ditelaah ulang, karena ini sudah revitalisasi pemerintahan sebelumnya. Harus hati-hati, jangan bangun sesuatu yang dampaknya negatif," kata Prasetio. (Ant)