Respons Dewas soal KPK disebut paksakan kasus Formula E

Dewan Pengawas (Dewas) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) buka suara terkait pengusutan kasus dugaan korupsi Formula E. Ada isu yang menyebut sejumlah pimpinan KPK memaksakan peningkatan kasus dugaan korupsi Formula E ke tahap penyidikan.

Ketua Dewas KPK, Tumpak Hatorangan Panggabean mengatakan, pihaknya telah meminta jawaban kepada KPK terkait hal tersebut.

"Yang soal kasus Formula E, saya juga baca (pemberitaannya). Apakah Dewas sudah meminta penjelasan dari KPK?  Saya, kami Dewas sudah mendengar penjelasan KPK melalui humas," kata Tumpak dalam keterangannya di Gedung ACLC KPK, Jakarta Selatan, Senin (9/1).

Kasus dugaan korupsi Formula E yang saat ini tengah didalami KPK, disebut-sebut sebagai upaya untuk menghadang mantan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, maju sebagai calon presiden pada Pemilu 2024.

Terkait hal ini, Tumpak menegaskan pihaknya tidak pernah mencampuri proses gelar perkara yang dilakukan KPK.

"Itu sudah kegiatan yang sifatnya teknis operasional, Dewas KPK  tidak punya kewenangan sampai sejauh itu," ujar dia.

Kendati demikian, imbuh Tumpak, Dewas KPK tetap membuka kemungkinan untuk melakukan pembahasan terkait kabar tersebut dalam rapat koordinasi dan pengawasan (rakorwas) bersama para pimpinan KPK.

"Tentunya kami akan tanyakan di dalam rapat koordinasi pengawasan nanti. Ada apa ini? Tapi sementara itu, kami sudah ada jawabannya. Jawabannya apa yang disampaikan oleh juru bicara (Humas KPK)," tutur Tumpak.

Isu ini bergulir dari pernyataan mantan petinggi KPK Bambang Widjojanto atau BW. Melalui video yang diunggah di saluran YouTube 'Bambang Widjojanto' pada Kamis (5/1), ia menuding KPK berupaya menjerat Anies Baswedan dalam kasus Formula E.

Pernyataan serupa juga sempat disampaikan Bambang saat Anies memenuhi undangan KPK pada September 2022 lalu. Saat itu, Anies yang masih menjabat Gubernur DKI Jakarta hadir di KPK untuk memberikan keterangan terkait dugaan korupsi di penyelenggaraan Formula E di Jakarta.

Dalam pernyataannya, Bambang menuding ada pimpinan KPK yang memaksakan pengusutan dugaan kasus korupsi Formula E terus berjalan. Hal ini terkait dengan isu politisasi dalam penyelenggaraan Formula E di Jakarta.

"Ada 1-2 orang pimpinan KPK yang ditengarai dan diduga keras punya afiliasi politik tertentu sehingga dapat saja “memaksakan” dirinya atas nama kepentingan politik, bukan sepenuh-penuhnya melakukan upaya penegakan hukum sesuai kewajiban hukum KPK," kata Bambang, Rabu (7/9/2022).

Bambang menilai, isu Formula E sedari awal sudah dipolitisasi oleh beberapa orang anggota parlemen DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PSI dan PDI Perjuangan. Menurut Bambang, jelang Pemilihan Umum 2024 di mana ketegangan politik menguat, sehingga banyak tercipta kegaduhan dan mengakibatkan penegakan hukum semakin rapuh.