Respons KPK soal turunnya skor Indeks Persepsi Korupsi Indonesia

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) buka suara terkait skor Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia pada 2022 yang mengalami kemerosotan. Kepala Bagian Pemberitaan KPK, Ali Fikri, mengatakan ada banyak faktor yang mempengaruhi penurunan skor IPK.

"Penilaian IPK ini kan mencakup berbagai aspek, yang tentunya dipengaruhi oleh banyak variabel disana. Capaian kinerja dari berbagai institusi, sekali lagi, capaian kinerja dari berbagai institusi termasuk KPK," kata Ali dalam keterangannya di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Kamis (2/2).

Selain itu, kata Ali, penilaian IPK juga mencakup aspek situasi kondisi politik, ekonomi, maupun sosial masyarakat. Sehingga, menurutnya, pencapaian IPK di Indonesia bukan hanya menjadi tanggung jawab KPK, namun juga peran bersama seluruh elemen bangsa.

"Oleh karena itulah KPK senantiasa mendorong penguatan kolaborasi dan sinergi seluruh pemangku kepentingan, untuk tujuan menurunkan tingkat korupsi di Indonesia," ujar dia.

Ali menuturkan, KPK sendiri telah melakukan upaya-upaya dalam penanganan korupsi di Indonesia. Setidaknya ada tiga aspek atau strategi yang dilakukan KPK, yakni pendidikan antikorupsi, pencegahan, dan penindakan.

Dari aspek pendidikan antikorupsi, imbuh Ali, KPK berkolaborasi dengan pihak kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah sebagai regulator. Selain itu, kolaborasi juga dijalin dengan sekolah atau perguruan tinggi sebagai lembaga penyelenggara pendidikan, hingga masyarakat sebagai objek sasaran dari pendidikan antikorupsi.

Kemudian, dari aspek pencegahan korupsi, Ali menyebut, perlunya komitmen dari semua pihak untuk bersikap serius dalam menindaklanjuti berbagai identifikasi, kajian, dan rekomendasi KPK.

"Guna menutup celah-celah rawan korupsi, sehingga kita bisa menciptakan praktik-praktik good governance," tutur Ali.

Sementara, dari aspek penindakan, KPK bersama aparat penegak hukum lainnya harus memastikan pelaksanaan penegakan hukum terhadap kasus tindak pidana korupsi berjalan sesuai ketentuan dan prosedur yang berlaku. Tujuannya, agar memberikan efek jera bagi para pelaku dan mengoptimalkan pemulihan kerugian keuangan negara atau asset recovery.

"Poinnya, sekali lagi ini menjadi tanggung jawab dan peran bersama untuk terus bersinergi dan berkolaborasi dalam upaya-upaya berikhtiar untuk menurunkan angka korupsi," ucap Ali.