Ribuan karyawan tolak penjualan aset Pertamina

Ribuan massa dari Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB) melakukan aksi demonstrasi di depan Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Dalam orasinya, FSPPB menyampaikan penolakan terhadap surat persetujuan prinsip aksi korporasi, untuk mempertahankan kondisi keuangan PT Pertamina Persero yang sudah ditandatangani Menteri BUMN, Rini Soemarno.

Peserta aksi juga terus meneriakkan penolakan akuisisi Pertamina Gas (Pertagas) oleh pihak asing. Menurut mereka, keputusan Rini untuk menandatangani surat tersebut hanya untuk mendapatkan keuntungan besar saja.

“Hari ini kondisi kita gawat. Ibu menteri secara sengaja mulai memecah kita semua. Akan dipisah, Pertagas adalah pertaruhan,” ujar Indra, salah satu orator di depan massa, Jumat (20/7).

Setelah menyampaikan aspirasinya di luar gedung, sepuluh orang perwakilan FSPPB memasuki Kementerian BUMN untuk menyampaikan tuntutannya langsung kepada Rini Soemarno. Sementara peserta aksi lainnya terus meneriakkan tuntutan di depan gedung.

Para peserta aksi merasa Rini bukanlah orang yang membesarkan Pertamina, sehingga hanya mengikuti kehendak penguasa agar Pertamina melakukan penjualan aset. Namun hal itu segera dibantah Rini setelah menemui perwakilan para peserta aksi dan naik ke mobil komando aksi.

“Saya terima kasih terhadap kehadiran kalian di sini, yang saya yakin itu karena kecintaan kalian terhadap Pertamina. Cuma saya minta tolong, baca lagi surat saya. Surat masih dikaji, tolong, dikaji untuk kemungkinan ditindaklanjuti,” kata Rini memaparkan.

Ia meyakinkan Pertamina tetap memegang kontrol, meskipun kerja sama dengan asing terealisasi. Rini juga mengatakan tidak akan terjadi penjerumusan dari pihak pemegang saham.

“Tanggung jawab saya adalah bagaimana Pertamina harus sehat 100 hari ke depan, untuk anak cucu anda,” ucap Rini.

Lebih lanjut Rini menjelaskan, segala upaya yang dilakukan Kementerian BUMN diambil sesuai dengan kondisi Pertamina saat ini. Ia meminta agar para pekerja juga melihat hal tersebut dan membantu menjaga Pertamina, agar selalu menjalankan fungsinya dengan baik.

Tak lupa Rini menyampaikan pemerintah akan selalu menjaga keberlangsungan Pertamina. Pemerintah juga akan memperjuangkan stabilitas, berjalannya subsidi, dan terus meningkatkan kualitas.

Tanggapan Rini diiringi sorakan kecewa para peserta aksi. Aksi itupun berlanjut ke Kementerian ESDM yang tidak membuahkan hasil, karena Menteri ESDM tidak ada di tempat.

Secara lengkap, para peserta aksi menuntut juga tambahan subsidi BBM atau kenaikan harga BBM sesuai harga perekonomian. Tuntutan terakhir, meminta pembatalan Peraturan Menteri Energi dan Sumberdaya Mineral (Permen ESDM) Nomor 23 Tahun 2018 yang dianggap tidak berpihak pada kepentingan rakyat. Permen tersebut mengatur pengelolaan wilayah kerja minyak dan gas bumi yang akan berakhir kontrak kerjasamanya, diprioritaskan pada operator existing.