Riset: Kementerian lebih banyak gunakan Instragram untuk berinteraksi

Researcher Continuum Data Indonesia Muhammad Syamil Iklil menungkapkan, Instagram paling banyak dipergunakan oleh kementerian untuk berinteraksi di Indonesia.

“Interaksinya dalam akun sosial media dengan warganet. Itu biasanya lewat interaksi repost dan ritweet,” katanya dalam acara yang bertajuk “Diskusi Publik: Digitalisasi di Lingkungan Pemerintahan” oleh INDEF secara daring, Kamis (13/10).

Sosial media Instagram dipergunakan oleh 13 kementerian di Indonesia untuk berinterasi kepada masyarakat. Alasannya, Instagram memiliki skor yang paling tinggi karena penggunanya yaitu gen milenial dan gen Z. 

"Jumlah pengikut di instagram masing-masing kementerian yang berasal dari generasi milenial cukup banyak. Dari segi demografi juga generasi milenial dan gen Z ini kan yang paling banyak menggunakan sosial media. Nah di mereka ini yang paling popular Instagram dan wajar kalau Instagram itu paling banyak dipergunakan kementerian,” tuturnya.

Di sisi lain, kementerian juga cukup rajin berinteraksi ke warganet, karena memang paling potensial untuk melakukan penyuluhan kebijakan.

Setelah Instagram, sosial media yang paling banyak dipergunakan kementerian adalah Twitter. Ia mengungkapkan bahwa twitter memang cukup popular tetapi banyak isu politik yang tersebar di sosial media tersebut.

“Cukup popular tetapi mungkin secara fitur tidak terlalu banyak seperti membalas harus melakukan ritweet dan sebagainya, dan kedua juga banyak politik di twitter,” ujarnya.

Selanjutnya adalah Facebook. Cukup banyak kementerian yang mempergunakan Facebook tetapi trendnya agak menurun. Kementerian tetap banyak mempergunakan Facebook karena ada fitur-fitur yang di sosial media lain tidak ada, sehingga relevan dijadikan sumber sosialisasi kebijakan.

Dia juga menjelaskan lima kementerian yang paling aktif di sosial media. Kementerian PUPR menjadi kementerian dengan skor yang paling tinggi sebanyak 83 pada bidang digital. Artinya paling transparan dan banyak berinteraksi dengan masyarakat secara digital. 
Diikuti oleh Kementerian Hukum dan HAM sebanyak 78, Kementerian Kelautan dan Perikanan sebanyak 78, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik (PANRB) Indonesia sebanyak 78, dan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) sebanyak 72.