Menteri Sosial (Mensos), Tri Rismaharini, dinilai mempunyai daya tawar mengajukan proposal dana perpanjangan program bantuan sosial (bansos) tunai ke Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Sebab, bansos tunai bisa mengurangi beban rakyat akibat terdampak Covid-19 dan suksesnya program pertumbuhan ekonomi nasional.
"Bu Mensos, agar mencabut keputusan sepihaknya menghentikan program bansos tunai dan segera mengajukan tambahan anggaran ke Kemenkeu agar warga terdampak Covid-19 bisa bertahan serta bangkit dan menjadi bagian dari pemulihan ekonomi," kata Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid, dalam keterangannya, Selasa (13/4).
Pria yang akrab disapa HNW ini menilai, dalih Mensos untuk menghentikan program bansos tunai karena tidak ada anggaran tak berdasar. Musababnya, Direktur Anggaran bidang PMK Kemenkeu telah menyatakan siap mengkaji kecukupan anggaran Pemulihan Ekonomi Nasional untuk memperpanjang bansos tunai.
Keengganan Mensos untuk memperjuangkan program tersebut, kata HNW, telah mencederai sejarah Kemensos, yang sejak awal dibentuk pada 19 Agustus 1945 ditujukan untuk menyalurkan bantuan bagi rakyat miskin pasca kemerdekaan.
"Sangat disayangkan, Mensos tidak menjaga tradisi dan melakukan kewajibannya untuk memperjuangkan bansos bagi rakyat miskin," tegas HNW.
"Mestinya, Mensos memaksimalkan perjuangan untuk mendapatkan anggaran itu dengan mengajukan program perpanjangannya ke Kemenkeu, yang ternyata masih membuka peluang untuk penyiapan anggaran bantuan tunai tersebut, sebagaimana disampaikan oleh Direktur Anggaran bidang PMK Kemenkeu," sambung HNW.
HNW menyebut, pos anggaran perlindungan sosial tahun 2021 melimpah, yakni sebesar Rp157,4 triliun. Bahkan, kata dia, Kemenkeu masih menyimpan cadangan anggaran pada sejumlah klaster.
Padahal, anggaran yang dibutuhkan untuk melanjutkan program bansos tunai itu ditaksir mencapai Rp12 triliun. Anggaran itu dapat terlaksana program bansos tunai selama empat bulan.
Dengan demikian, HNW merasa, negara masih mempunyai stok dana yang cukup utuk menjalankan program bansos tunai.
"Oleh karena itu, selain dipandang dari sisi sosial, bansos tunai bagi masyarakat miskin itu juga perlu dilihat dari sisi pemulihan ekonomi karena akan mampu mendorong konsumsi sebagai bagian terbesar dari perekonomian Indonesia 57,6%," ungkapnya.
Bahkan, menurut dia, untuk program itu pemerintah mengalokasikan anggaran baru berupa subsidi perusahaan belanja digital untuk melaksanakan hari belanja online nasional. Seharusnya, pemerintah melengkapi dengan pemberian bansos tunai agar masyarakat memiliki ketersediaan uang untuk belanja.
"Bauran kebijakan di kuartal 2 berupa subsidi ke perusahaan belanja digital, di luar subsidi BUMN senilai Rp125 triliun dan Asuransi Jiwasraya sebesar Rp20 triliun. Padahal bermasalah karena korupsi, mestinya diikuti oleh perpanjangan bansos tunai ke masyarakat," tandas HNW.
