Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini kesal mendapati dugaan pemotongan Bantuan Sosial Tunai (BST) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kota Tangerang, Banten. Pemotongan dilakukan oknum pendamping keluarga penerima manfaat (KPM).
Mantan Wali Kota Surabaya, Jawa Timur itu memergoki saat sidak penerima BST, Program Keluarga Harapan (PKH) dan BPNT/program sembako di RT 03/ RW 03, Kota Tangerang, Banten, Rabu (28/7).
Aryanih, warga penerima BNPT, mengaku dimintai uang kresek pihak tertentu terkait program bantuan yang diterimanya dari Kementerian Sosial (Kemensos) tersebut.
"Seharusnya ibu tidak mau dimintai uang kantong kresek atau apa pun namanya (pengutan liar/pungli) oleh pihak tertentu. Sebab, hak ibu penuh dan tanpa pemotongan sedikit pun. Ibu jangan takut saya jamin ya, jadi tulis surat soal ini kepada saya," tutur Risma dalam keterangan tertulis, Rabu (28/7) malam.
Selain itu, seorang warga penerima BPNT lainnya, Aryanih mengaku, harga barang komponen yang diterimanya tidak sesuai atau tidak genap Rp200.000 per bulan.
"Tadi sudah dihitung oleh bapak yang dari Satgas Pangan/Mabes Polri harga dari komponen yang diterima hanya Rp177 ribu dari yang seharusnya 200 ribu. Coba bayangkan Rp23 ribu dikali 18,8 juta," ungkap Risma.
Penerima BST, BPNT/Program Sembako, dan PKH diminta menyampaikan keluhan jika terjadi pemotongan dari siapapun itu.
Diketahui, Kemensos mengoptimalkan penyaluran bantuan menyusul perpanjangan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) level 4 mulai 26 Juli hingga 2 Agustus 2021.
Kemensos menyalurkan bansos sebesar Rp7,08 triliun untuk 5,9 juta KPM mulai Juli hingga Desember 2021.