Rizieq Shihab dan bahaya politik akomodatif Jokowi

Dikelilingi puluhan orang dalam balutan pakaian serba putih, pemimpin Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Shihab duduk sambil berceramah di atas sebuah kursi kayu berukuran besar. Di depan Rizieq, ratusan pengikutnya berkumpul berdesak-desakan. 

Dengan menggebu-gebu, Rizieq mengulas peristiwa pemenggalan seorang guru di Prancis, belum lama ini. Sang guru dibunuh karena menunjukkan kartun Nabi Muhammad SAW bikinan majalah Charlie Hebdo kepada murid-muridnya sebagai gambaran pentingnya kebebasan berekspresi. 

Kepada khalayak, Rizieq berargumentasi Nabi tak boleh dihina dengan dalih apa pun. Ia juga mewanti-wanti agar kepolisian tak membiarkan penghinaan-penghinaan terhadap Nabi, Islam dan para ulama terjadi di Indonesia. 

"Kalau ada laporan penista-penista agama, proses dong. Yang menghina Nabi, menghina Islam, menghina ulama, proses. Kalau tidak diproses, jangan salahkan umat Islam kalau besok kepalanya ditepokkan di jalanan," kata Rizieq dalam video yang ditayangkan akun YouTube Front TV pada 14 November lalu. 

Ceramah Rizieq langsung memicu kontroversi. Di akun Twitter @JimlyAs, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Jimly Asshiddiqie menyebut ceramah Rizieq berbahaya. Ia pun meminta aparat kepolisian tak membiarkan pernyataan-pernyataan provokatif Rizieq. 

"Ini contoh ceramah yang bersifat menantang dan berisi penuh kebencian dan permusuhan yang bagi aparat pasti harus ditindak. Jika dibiarkan provokasinya bisa meluas dan melebar. Hentikan ceramah seperti ini, apalagi mengatasnamakan dakwah yang mesti dengan hikmah dan mau'zhoh hasanah," ciak Jimly.

Ini bukan kali pertama Rizieq mengeluarkan pernyataan kontroversial sejak tiba di Tanah Air usai mengasingkan diri di Arab Saudi. Sebelumnya, Rizieq mengeluarkan pernyataan vulgar yang ditengarai ditujukan kepada selebritas Nikita Mirzani. 

"Ada lonte hina habib. Pusing, pusing! Sampai lonte ikut-ikutan ngomong," ujar Rizieq saat berceramah dalam acara Maulid Nabi Muhammad SAW di kediamannya di kawasan Petamburan, Jakarta Barat, Sabtu (11/11) malam.

Nikita memang sempat mengeluhkan macetnya akses menuju Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten karena kehadiran kerumunan massa penjemput Rizieq. Ia menyebut jalanan macet karena kedatangan 'habib tukang obat'.

Politikus PDI-Perjuangan Kapitra Ampera menilai pernyataan-pernyataan Rizieq bertentangan dengan revolusi akhlak yang digaungkan FPI dan kawan-kawan sebelum kedatangan Rizieq. Menurut dia, Rizieq justru menjilat ludahnya sendiri lewat komentar-komentar kontroversialnya. 

"Kalau memang ada spirit untuk memperbaiki akhlak, yang bisa itu, ya, hanya mengimbau. Tapi, lihat diri sendiri dulu dong. Ketika kita berbicara akhlak, kita harus menjadi contoh kebaikan dari akhlak itu sendiri," kata Kapitra kepada Alinea.id, Selasa (17/11).

Sebagai pemuka agama, lanjut Kapitra, Rizieq seharusnya mencontoh teladan Nabi Muhammad SAW. "Tak pernah Rasulullah teriak-teriak lonte. Harusnya kalau memang tahu ada orang yang enggak baik, ya, didoain," kata pria yang pernah menjadi kuasa hukum Rizieq dalam kasus percakapan mesum itu. 

Lebih jauh, Kapitra mengkritik peran orang-orang di sekitar Rizieq. Menurut dia, Rizieq kerap memicu kontroversi karena tak ada yang berani menegurnya. "Kalau terus-menerus begini, kasian Habib Rizieq nanti. Capek nanti. Akan banyak perlawanan-perlawanan," kata dia. 

Negara memulangkan Rizieq? 

Rizieq tiba di Indonesia, Selasa (10/11) lalu. Di bandara, ia disambut oleh para pengikutnya bak pahlawan. Tak hanya bikin macet dan mengabaikan protokol kesehatan, sejumlah oknum dalam kelompok massa yang dimotori FPI juga merusak fasilitas bandara.

Dari bandara, Rizieq pulang ke rumahnya di Petamburan. Lewat video yang diunggah di akun Youtube Front TV pada hari yang sama, Rizieq menjelaskan alasannya "terlambat" pulang hingga tiga tahun dari Arab Saudi. Menurut Rizieq, ia dicekal pemerintah Arab Saudi sebelum masa visanya habis. 

"Jadi, kalau ada yang mengatakan (Rizieq dicekal) karena ada pelanggaran atau ada pidana, bohong saudara. Itu hoaks. Bahkan, itu adalah fitnah," ujar pria yang dianggap sebagai imam besar oleh FPI tersebut. 

Sebelum terbang ke Arab Saudi, Rizieq terjerat sejumlah kasus hukum, mulai dari dugaan penguasaan tanah ilegal di Megamendung, Bogor, kasus ujaran kebencian, hingga kasus percakapan mesum dengan seorang perempuan. 

Tanpa merinci, Rizieq mengatakan kasus-kasus hukum yang menimpanya sudah SP3 alias dihentikan penyidikannya. Ia mengklaim punya perjanjian khusus dengan Badan Intelijen Negara (BIN). "Dokumen (perjanjian) ini kan belum saya buka ke masyarakat. Saya pikir enggak ada perlunya saya buka, kecuali ada darurat," katanya. 

Saat dihubungi Alinea.id, Wakil Sekjen Persaudaraan Alumni 212 Novel Bamukmin mengaku tidak mengetahui adanya perjanjian BIN dengan Rizieq. "Saya enggak tahu. Hubungi ke jubirnya saja, Bang Munarman," kata Novel. 

Alinea.id juga mencoba menghubungi Sekretaris Umum FPI Munarman untuk mengklarifikasi perjanjian tersebut. Namun, Munarman tak merespons permintaan wawancara. Setali tiga uang, Deputi VII BIN Wawan Hari Purwanto Wawan pun enggan berkomentar. 

Pengamat intelijen Stanislaus Riyanta meragukan pernyataan Rizieq soal dokumen perjanjian dengan BIN yang dia pegang. Agar tidak menimbulkan kesan BIN melakukan kompromi, ia pun meminta Rizieq membuka dokumen perjanjian itu. 

"Saya justru ragu kalau ada lembaga intelijen, di manapun juga, itu melakukan pendekatan dengan orang tertentu lalu membuat perjanjian. Malah saya baru dengar ini," ujar Stanislaus ketika dihubungi Alinea.id, Rabu (18/11).

Lebih jauh, Stanislaus berharap pemerintah menindak tegas orang-orang yang potensial memecah-belah masyarakat lewat pernyataan-pernyataan provokatifnya, termasuk Rizieq Shihab. "Jangan sampai ada pembiaran," imbuh dia. 

Ketegasan Jokowi dipertanyakan

Senada, Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI), Petrus Selestinus meminta pemerintah tak membiarkan Rizieq dan kelompoknya bertindak seenaknya selama pandemi. Menurut Petrus, kasus lumpuhnya bandara dan kerumunan massa di pernikahan putri Rizieq merupakan tontonan yang tak elok bagi publik.

"Negara dipandang terlalu lemah ketika berhadapan dengan kelompok Rizieq Shihab dan pendukungnya. Hukum nasional seolah-olah tidak berlaku di mata mereka, seolah-olah mereka punya sistem hukum sendiri," kata Petrus kepada Alinea.id, Selasa (17/11).

Petrus merupakan kuasa hukum pelapor dalam kasus penodaan agama Kristen dan kasus pidana ancaman pembunuhan terhadap para pendeta ke Polda Metro Jaya yang diduga melibatkan Rizieq pada 2018 lalu. Ia juga melaporkan Rizieq ke Polda Jawa Barat terkait kasus penodaan lambang negara.

Alih-alih bikin jera, Petrus mengatakan, kasus-kasus yang menjerat Rizieq selama ini sama sekali tidak mengubah perilaku bos FPI itu. Ia memperkirakan Rizieq bakal kian lantang memprovokasi publik dalam lawatan keliling Indonesia yang direncanakan FPI dan kawan-kawan. 

"Kita berharap Kapolda Metro Jaya dan Kapolda Jawa Barat yang baru ini harus secara progesif menegakkan hukum. Tidak perlu takut dan terpengaruh dengan tekanan massa," cetus Petrus. 

Beragam kegiatan yang digelar Rizieq "memakan korban". Kapolda Metro Jaya Nana Sudjana dan Kapolda Jawa Barat Rudy Sufahriadi dicopot karena terkesan membiarkan para pengikut Rizieq berkumpul dalam jumlah besar dalam berbagai acara yang dihelat FPI dan kawan-kawan. 

Ketua Setara Institute Hendardi turut menyoroti perilaku Rizieq sepulang dari Arab Saudi. Ia juga mengkritik kerumunan massa yang "dikumpulkan" Rizieq dalam beragam kegiatan tak lama setelah tiba di Jakarta.

Menurut Hendardi, perilaku Rizieq yang terkesan seenaknya di tengah pandemi kian menunjukkan paradoks kepemimpinan politik Presiden Joko Widodo (Jokowi). Pemerintah Jokowi, kata dia, tengah menjalankan politik akomodatif yang justru membahayakan penanganan wabah Covid-19. 

"Pembiaran atas kerumunan yang diciptakan oleh massa pengagum MRS (Muhammad Rizieq Shihab) adalah bukti kegagapan Jokowi dalam kalkulasi politik yang menjebaknya," kata Hendardi dalam keterangan pers yang diterima Alinea.id, Senin (16/11).

Menurut Hendardi, politik akomodatif telah ditunjukkan Jokowi sejak  merangkul Prabowo Subianto sebagai menteri di kabinet. Pola serupa juga terjadi saat Jokowi membiarkan eks Tim Mawar Kopassus menduduki jabatan di pemerintahan dan mengobral Bintang Mahaputera ke sejumlah elite oposisi. 

"Bisa jadi stabilitas politik dan keamanan akan terjaga. Akan tetapi, kepemimpinannya telah melahirkan preseden buruk sekaligus merusak demokrasi dan supremasi hukum alih-alih mewariskan legacy (warisan)," ujar Hendardi.