Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi merilis 14 proyek strategis nasional (PSN) yang baru untuk mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Penetapan belasan PSN baru itu diambil Joko Widodo (Jokowi) dalam rapat internal bersama sejumlah menteri terkait di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (18/03).
Di antara lainnya, Jokowi menetapkan pengembangan Pantai Indah Kapuk Tropical Coastland atau PIK 2 dan kawasan terpadu di Bumi Serpong Damai (BSD) sebagai PSN anyar. Kedua area itu "milik" taipan pendukung Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, yakni Aguan dan Franky Widjaja.
Khusus untuk penetapan BSD sebagai PSN, juru bicara Kemenko Perekonomian, Haryo Limanseto sudah angkat bicara. Haryo mengatakan tidak ada pertimbangan politis dalam penunjukkan BSD sebagai PSN.
"PSN BSD ditujukan untuk kemajuan sektor pendidikan biomedical digital yang didukung oleh Kementerian Kesehatan," kata Haryo dalam siaran pers yang diterima Alinea.id, Rabu, (27/3).
Area yang dikembangkan mencapai sekitar 59,6 hektare. Total investasi diperkirakan sebesar Rp18,54 triliun, tanpa kucuran dana dari APBN. Kawasan itu diproyeksikan akan menyerap hingga sekitar 10 ribu tenaga kerja dan mampu menghemat devisa hingga Rp10,1 triliun.
Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto menilai masuknya kawasan BSD dan PIK 2 ke PSN terindikasi merupakan politik balas budi Presiden Jokowi. Lewat penetapan PSN, menurut dia, Jokowi berupaya memudahkan Aguan dan Franky mengebut pengembangan kedua area permukiman elite tersebut.
"Secara politik, ini sekadar balas budi kepada para konglomerat yang selama ini dianggap membantu pemerintah (dalam proyek pembangunan IKN)," ucap Mulyanto kepada Alinea.id di Jakarta, beberapa waktu lalu.
Sugianto Kusuma alias Aguan ialah pemimpin konsorsium investor IKN. Untuk mendanai beragam proyek di ibu kota baru, Aguan diperkirakan merogoh kocek hingga sebesar Rp20 triliun. Serupa Aguan, Franky--bos Sinarmas dan pengembang BSD--juga terlibat mendanai sejumlah proyek pembangunan di IKN.
BSD dan PIK 2, kata Mulyanto tak layak ditetapkan sebagai PSN. Pasalnya, dua area tersebut dibangun pengusaha swasta dan diperuntukkan bagi masyarakat kelas menengah dan atas. PSN semestinya memprioritaskan kepentingan publik luas, terutama masyarakat kelas bawah.
"Di mana letak strategisnya secara nasional sehingga (PIK 2 dan BSD) perlu dimasukkan sebagai proyek PSN?" imbuh politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tersebut.
Dengan ditetapkan sebagai PSN, menurut Mulyanto, PIK 2 dan BSD bakal lebih mudah dikebut. Karena di-endorse Jokowi, kedua proyek itu bakal mendapat banyak kemudahan, baik dalam bentuk perizinan, dokumen AMDAL, regulasi, fiskal, dan nonfislal.
"Terkait perizinanan lahan, bangunan dan jalan menjadi mendapat prioritas, termasuk juga peluang dana dari perbankan serta APBN untuk pembangunan infrastruktur. Kalau ini terjadi, maka sebenarnya akan menjadikan APBN salah prioritas," jelas dia.
Pengamat tata kota dari Universitas Trisakti, Nirwono Yoga sepakat pencantuman PIK 2 dan BSD sebagai PSN tidak tepat. Menurut dia, kedua lokasi tersebut sudah dapat dikembanglan secara mandiri oleh pihak swasta tanpa bantuan khusus dari pemerintah.
"Bahkan kedua lokasi ini menjadi contoh baik bagaimana pengembang swasta dapat membangun kawasan kota dengan baik tanpa bantuan dukungan pemerintah. Dengan menjadi PSN, keberhasilan tersebut menjadi berkurang," ucap Nirwono kepada Alinea.id, Kamis (4/4).
Ketimbang PIK dan BSD, menurut Nirwono, ada banyak proyek besar mangkrak yang seharusnya dibantu pemerintah dengan ditetapkan sebagai PSN. Ia mencontohkan proyek Meikarta di Bekasi yang hingga kini tak tuntas.
"Pemerintah harus lebih selektif dan transparan dan berkeadilan dalam menetapkan kawasan sebagai PSN dengan pertimbangan matang dan memberikan kemanfaatan langsung ke masyarakat," kata Nirwono.
