Salah alamat Badan Kehormatan DPRD DKI panggil politikus PSI

Sekretaris Jenderal Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra), Misbah Hasan, turut menanggapi sikap Badan Kehormatan DPRD DKI Jakarta yang akan memanggil anggota DPRD DKI dari Fraksi Partai Solidaritas Indonesia, William Aditya Sarana, karena mengunggah anggaran janggal Pemerintah Provinsi DKI Jakarta di media sosial. Menurutnya, hal tersebut salah alamat.

"Ini salah alamat kalau sampai anggota PSI kemudian dilaporkan melanggar kode etik, justru harus diapresiasi. Bahkan, yang harus dipermasalahkan adalah anggota dewan lain yang diam ketika ada kejanggalan-kejanggalan terkait dengan rancangan APBD DKI," kata Misbah di Kantor Populi Center, Jakarta, Rabu (6/11).

Menurutnya, jika menggunakan prinsip tata kelola perencanaan penganggaran yang baik, itu ada prinsip transparansi dan prinsip partisipasi. Prinsip transparansi yakni masyarakat berhak tahu proses penyusunan, pelaksanaan bahkan sampai evaluasi anggaran. 

“Kami juga melihat yang dilakukan oleh PSI sangat positif karena masyarakat bisa ngeh dan tahu, ternyata ada persoalan di proses dan substansi anggaran yang ada di DKI," kata Misbah.

Selain itu, kata dia, memang fungsinya dewan itu untuk legislasi, budgeting, dan monitoring atau controlling. "Nah itukan yang dilakukan PSI, itu peran-peran yang sudah dilakukan harusnya mendapat apresiasi," kata dia.

Dalam kesempatan yang sama, Juru Bicara DPW PSI DKI Jakarta, Rian Ernest, menyebut bahwa partainya siap memenuhi panggilan DPRD DKI. Sebab, ini merupakan sebuah risiko perjuangan.

"Anggota kami dipanggil Senin (11/11), ini risiko perjuangan. PSI terpilih bukan untuk gaya-gayaan, main pejabat-pejabatan, tapi mengawal uang rakyat. Tentu kami punya tugas untuk mengawal pajak-pajak yang dibayar oleh masyarakat. Dan ini soal transparansi," kata Rian.

Rian menjelaskan, sebelum rekannya membeberkan anggaran janggal Pemprov DKI ke publik, pihaknya telah berkirim surat kepada Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) DKI untuk meminta dokumen Kebijakan Umum Anggaran-Plafon Prioritas Anggaran (KUA-PPAS) diunggah di situs resmi apbd.jakarta.go.id.

"Kami menawarkan dengan membuka dokumen anggaran sampai level komponen. Kalau bersih, kenapa harus risih? Kalau memang anda itu menganggap korupsi adalah musuh, ya harusnya dibuka seterang-terangnya dokumen penganggarannya itu," ujar Rian.