Sekda Riau irit bicara usai diperiksa KPK: Saya sudah sampaikan semuanya

Sekretaris Daerah (Sekda) Riau, SF Hariyanto, rampung menjalani proses klarifikasi harta kekayaan miliknya yang tercatat dalam Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). Hariyanto diperiksa sekitar 6 jam 30 menit di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, pada Kamis (6/4).

Hariyanto keluar dari ruang pemeriksaan sekitar pukul 15.23 WIB. Ia didampingi dua perempuan, yang diduga istri dan anaknya, ketika menyambangi meja resepsionis untuk mengembalikan kartu identitas berkalung biru usai menjalani klarifikasi.

Saat dicecar tentang klarifikasi harta kekayaan yang dilakoninya, Hariyanto mengaku telah menyampaikan seluruh keterangan yang dibutuhkan oleh tim Direktorat LHKPN.

"Saya sudah sampaikan seluruhnya. Apa yang diminta, yang diperlukan, sudah saya siapkan semuanya," kata Hariyanto kepada awak media.

Hariyanto enggan bicara lebih banyak perihal materi klarifikasinya hari ini. Ia hanya menyatakan hal itu dapat ditanyakan langsung kepada tim yang terkait. 

"Mungkin hasil dari pembicaraan tadi silakan ditanya kepada [tim Direktorat LHKPN] yang bertanya. Semuanya, apa yang mau diklarifikasi, LHKPN saya sudah saya klarifikasi," ujar dia.

Hariyanto juga tak menanggapi perihal klaim dirinya yang menyatakan tas milik istrinya adalah tiruan (KW). Begitu pun dengan pesta anaknya yang diklaim digelar di sebuah toko bernama Ritz Carlton. 

"Bohong-bohongi apa? Sudah saya jawab, tanya ke dalam aja," kata Hariyanto.

Sebelumnya, Hariyanto hadir memenuhi panggilan KPK, pukul 08.35 WIB. Namun, Hariyanto tak banyak bicara setibanya di Gedung Merah Putih KPK.

Nama SF Hariyanto menjadi sorotan usai istrinya ketahuan kerap pamer kekayaan (flexing), terutama tas mewah dan momen-momen liburan ke luar negeri, melalui unggahan di media sosial. Ia juga disorot lantaran pesta ulang tahun putrinya digelar mewah di Hotel Ritz Carlton.

Berdasarkan LHKPN yang disampaikan kepada KPK, Hariyanto memiliki kekayaan Rp9,7 miliar. Harta Hariyanto terdiri dari sembilan bidang tanah dan bangunan senilai Rp8,5 miliar, 3 mobil dan 1 sepeda motor senilai Rp845,75 juta, harta bergerak lainnya Rp216,25 juta, serta kas dan setara kas Rp154 juta.

Diketahui, KPK dalam beberapa pekan terakhir memanggil beberapa pejabat untuk mengklarifikasi LHKPN-nya lantaran berharta jumbo. Pemeriksaan dilakukan untuk menelusuri jika ditemukan harta kekayaan para wajib lapor tidak wajar, yang terindikasi dari besaran nilai harta kekayaan yang dilaporkan dalam LHKPN.

KPK memastikan proses pemeriksaan dan klarifikasi LHKPN pejabat publik tidak menunggu viral. Kilahnya, memiliki mekanisme pemeriksaan LHKPN secara berkala.