Berharap sekolah dibuka kembali dari vaksinasi Covid-19 untuk guru

Hampir setiap hari anak sulung Mutia Ramdhini yang duduk di bangku kelas empat Sekolah Bina Tunas Cemerlang (SBTC) Kota Bogor, Jawa Barat menanyakan kapan bisa sekolah seperti sediakala. Anaknya sudah merasa bosan dengan pembelajaran jarak jauh berbasis daring yang dilakukan setahun sejak pandemi Covid-19.

Meski pemerintah sudah merencanakan akan membuka kembali sekolah pada Juli 2021, seiring program vaksinasi Covid-19 untuk guru yang berjalan sejak Februari hingga akhir Juni 2021, tetapi Mutia masih khawatir.

“Namanya anak-anak, kan masih susah ya untuk dikontrol jalanin protokol kesehatan,” kata ibu berusia 30 tahun yang berprofesi sebagai dokter itu kepada reporter Alinea.id, Rabu (3/3).

Berbeda dengan Mutia, Ahmad Sohabudin justru merasa gembira ketika wacana belajar tatap muka dilontarkan pemerintah. Selama ini, guru sejarah di SMAN 1 Teupah Selatan, Aceh itu merasa kesulitan menerapkan pembelajaran berbasis daring. Rintangannya, selain akses teknologi, seperti telepon genggam untuk belajar siswa, jaringan internet pun lelet.

“Saya mesti menyambangi satu per satu murid yang tak punya akses,” ujarnya saat dihubungi, Kamis (4/3).

Hal itu membuat pengeluaran Ahmad membengkak karena rumah siswanya berada dalam jarak yang jauh. “Sementara subsidi dari sekolah untuk transportasi tidak ada sama sekali,” katanya.

Masih wacana

Pada Rabu (24/2) ratusan guru, dosen, dan tenaga pendidik menerima suntik vaksin Covid-19 di SMAN 70, Jakarta Selatan. Saat itu, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim mengatakan, prioritas vaksinasi Covid-19 dimulai dari guru jenjang terbawah, yakni mereka yang mengajar di pendidikan anak usia dini (PAUD) dan sekolah dasar (SD).

Kemudian jenjang sekolah luar biasa (SLB), sekolah menengah pertama (SMP), sekolah menengah atas (SMA), dan perguruan tinggi. Dari program vaksinasi guru, dosen, dan tenaga pendidik ini, Nadiem berharap pembelajaran tatap muka bisa dimulai lagi pada tahun ajaran 2021/2022.

Meski begitu, masih banyak kendala terkait vaksinasi Covid-19 untuk guru. Target orang yang divaksin pun tampaknya masih jauh dari harapan Presiden Joko Widodo yang menargetkan 1 juta orang per hari.

Juru bicara vaksinasi Covid-19 Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Siti Nadia Tarmizi mengatakan, untuk mencapai target itu jumlah pelayaan vaksinasi harus diperbanyak. Selain itu, pemerintah harus menunggu ketersediaan vaksin.

“Saat ini yang kita distribusikan sekitar 12 juta (dosis vaksin) ya,” kata dia saat dihubungi, Kamis (4/3).

Sementara itu, Direktur Jenderal (Dirjen) Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah (PAUD-Dikdasmen) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) Jumeri mengatakan, belajar tatap muka pada Juli 2021 masih wacana. Pihaknya baru akan berdiskusi dengan Satgas Penanganan Covid-19.

“Banyak hal harus didiskusikan. Belum bisa menyampaikan detail rencana,” kata dia saat dihubungi, Rabu (3/3).

“Kita belum membuat keputusan tentang pembelajaran tatap muka. Kami sedang melakukan pengkajian.”

Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) Fahriza Marta Tanjung menuturkan, belajar tatap muka sudah tepat. Namun, masalahnya vaksinasi guru tak menjadi jaminan tak adanya risiko penularan Covid-19 di sekolah.

Maka, ia berharap, Surat Keputusan Bersama Empat Menteri—Mendikbud, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, dan Menteri Dalam Negeri—tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran pada Tahun Ajaran 2020/2021 dan Tahun Akademik 2020/2021 di Masa Pandemi Covid-19 tetap dijalankan. Surat keputusan itu merupakan imbauan untuk belajar jarak jauh dan mematuhi protokol kesehatan di sekolah zona hijau yang sudah melakukan belajar tatap muka.

Belum lagi masalah sarana dan konsistensi menerapkan protokol kesehatan di sekolah-sekolah. “Meskipun guru-guru sudah divaksinasi, tetap saja timbul kekhawatiran akan tertular karena yang divaksinasi hanya guru,” kata dia saat dihubungi, Kamis (4/3).

Fahriza khawatir belajar tatap muka akan membentuk mobilisasi massa, bukan hanya di sekolah, tapi juga dalam proses antarjemput siswa yang naik kendaraan umum dan di kantin. Lebih lanjut, ia menyarankan pemerintah memberikan bantuan penyediaan sarana protokol kesehatan, bila tetap akan melaksanakan pembelajaran tatap muka.

“Dan ini yang masih kurang. Selama ini kan yang diandalkan BOS (bantuan operasional sekolah), padahal sebenarnya butuh bantuan lain,” ujarnya.

“Kalau dari hasil penelitian Kemendikbud, bantuan dari pemerintah daerah juga masih minim untuk protokol kesehatan.”

Risiko belakar tatap muka

Dihubungi terpisah, sosiolog bencana dari Nanyang Technological University (NTU) Singapura, Sulfikar Amir mengatakan, jika hingga akhir Juni 2021 baru sebagian guru yang menerima suntikan vaksin Covid-19, pembukaan sekolah harus memperhatikan wilayah masing-masing.

“Tapi kalau sudah 100% semua guru sudah divaksinasi, tetap tidak bisa dibuka normal, seperti sebelum Covid-19. Harus ada protokol kesehatan yang ketat,” tuturnya ketika dihubungi, Rabu (3/4).

Menurut dia, ada “desakan” dari dua arah hingga wacana pembukaan kembali sekolah menyeruak. Pertama, desakan dari publik, terutama orang tua yang ingin anaknya masuk sekolah lagi. Kedua, pemerintah ingin menunjukkan situasi sudah membaik.

Pemerintah, ujar dia, membutuhkan legitimasi secara terus menerus karena selama ini tingkat kepercayaan publik masih rendah. Di samping itu, ia berujar, Kemendikbud juga kewalahan menerapkan pembelajaran secara daring terus menerus.

“Karena berpengaruh pada kualitas pembelajaran. Belum lagi ada fakta infrastruktur digital (buruk),” katanya.

Ia melanjutkan, pemerintah harus evaluasi lagi pada Juli 2021 nanti, siapa saja yang sudah divaksinasi dan di mana saja. Ia mengingatkan untuk tak membuat aturan yang berlaku umum.

“Padahal kondisinya tidak merata,” katanya.

“Nanti kita lihat. Misalnya Juni vaksinasi tidak tercapai pada angka minimal, ya belajar mengajar (tatap muka) haru ditunda.”

Lebih lanjut, Sulfikar menerangkan, masalah program vaksinasi untuk guru bisa jadi bumerang jika ada problem dalam distribusi vaksin. Misalnya, jika pemerintah menjanjikan vaksin AstraZeneca tiba 100 juta dosis pada April, tapi tertunda.

“Nah, itu kita harus hati-hati,” ujarnya.

Belum lagi masalah registrasi, alokasi vaksinator, penjadwalan, dan penerimaan publik terhadap vaksin. “Ini banyak faktor yang memengaruhi.”

Epidemiolog dari Universitas Airlangga (Unair) Surabaya Windhu Purnomo mengungkapkan, yang harus diperhatikan bukan hanya guru yang divaksinasi Covid-19, maka sekolah akan aman.

Ia punya hitung-hitungan. Jika 40 juta orang sudah menerima vaksinasi, dari 181 juta orang yang ditarget pemerintah hingga Juni 2021, jumlahnya sangat kecil, hanya sekitar 20%. Artinya, menurut dia, penularan masih tinggi dan belum terkendali.

“Anak-anak itu ketika sekolah dibuka kan bukan cuma di sekolah. Tapi, anak ke sekolah itu perjalanan dari rumah ke sekolah dan pulang dari sekolah ke rumah. Siapa yang mengontrol perjalanan anak-anak?” kata dia saat dihubungi, Rabu (3/4).

Ia khawatir, anak-anak bisa menulari orang-orang terdekat di rumah atau teman-temannya. “Jadi, pikiran pembuat kebijakan itu jangan sempit,” ucapnya.