Sengkarut data penyebaran Covid-19 di Indonesia

Data penyebaran coronavirus baru (Covid-19) di Indonesia belum terintegrasi dengan baik. Juru Bicara (Jubir) Satuan Tugas (Satgas) Covid-19, Wiku Adisasmito mengatakan, integrasi data merupakan kendala utama sejak wabah ini melanda Tanah Air.

Antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah (pemda) belum terjadi keselarasan sistem dalam memasukkan data Covid-19. Imbasnya, kata Wiku, penyebaran Covid-19 tidak bisa dipublikasikan secara real time. 

Keterlambatan dalam ketersediaan data turut menghambat penanganan Covid-19. "Sebenarnya 70% kasus terkonfirmasi positif Covid-19 di Indonesia itu berada di Jawa. Jadi, penanganan di area padat penduduk itu harus dilakukan dengan baik agar pengendaliannya lebih efektif," kata Wiku dalam diskusi virtual, Minggu (20/9).

Disisi lain, masing-masing pemda menerapkan metode pengumpulan data Covid-19 yang berbeda-beda. Sehingga, menurut dia, Kementerian Kesehatan (Kemenkes) mengalami kesulitan dalam proses verifikasi data terkait laboratorium, testing, hingga tracing.

"Beberapa daerah terutama Semarang, Jawa Tengan (Jateng), dan Jawa Timur (Jatim), masih saja ada data yang tidak sinkron antara data di daerah dan pusat karena sistem pengumpulan datanya sendiri juga berbeda," ucapnya.

Data terkait pelacakan kontak di masing-masing daerah terbilang masih minim. Jadi, belum bisa menggambarkan laporan tracing secara nasional. 

Karena itu, dia menilai, kualitas penanganan Covid-19 setiap daerah bisa ditinjau melalui data-data yang diserahkan. Satgas Covid-19 akan menganalisa dan menentukan apa yang harus dilakukan. 

Pasalnya, data tersebut bukan hanya menunjukkan akumulatif jumlah kasus terkonfirmasi positif Covid-19 saja, tetapi juga terkait kasus aktif dari waktu ke waktu.

"Jadi, kalau seluruh Indonesia bisa menjadi kesatuan sistem, maka saat itu juga gubernur bisa mendapatkan laporan dari seluruh kabupaten/kota yang ada di provinsinya dan bisa melakukan action langsung di situ. Sehingga, development support itu bisa dilakukan dengan baik," tutur Wiku.

Menurut Wiku, komando dari masing-masing daerah penting karena Indonesia merupakan negara kepulauan. Mobilitas penduduk antardaerah merupakan kunci penanganan Covid-19. Lebih jauh, ia pun menjelaskan, DKI Jakarta, Jatim, Jateng, Jawa Barat (Jabar), dan Sulawesi Selatan bisa mengatasi mobilitas pendidikan. Maka, penanganan Covid-19 bisa efektif.