Sengsara warga Marunda Kepu: Enam bulan tak dialiri air bersih

Rumah Revline Febrianti di Marunda Kepu, Cilincing, Jakarta Utara, kembali "gaduh", Minggu (18/9) sore itu. Delapan warga RT 09 RW 07 Marunda Kepu, semuanya emak-emak, menyambangi rumah Febrianti. Seperti biasa, mereka curhat soal situasi "darurat" air bersih di rumah tangga masing-masing. 

Febrianti menghadapi mereka di samping rumah. Wakil Ketua RT 09 RW 07  itu bersender pada sebuah meja. Tamu-tamu perempuan duduk di sekeliling Febrianti. Satu per satu keluhan rutin soal air bersih keluar dari mulut mereka.

"Air saya sudah mau habis. Tinggal seember lagi. Buat sekali pakai nyuci baju juga habis," kata salah satu perempuan yang duduk tak jauh dari Febrianti. 

Sejak enam bulan lalu, air bersih memang tak lagi mengaliri kawasan yang dikenal sebagai kampung nelayan itu. Akses air bersih diputus oleh Koperasi Air Timur Jakarta (ATJ) selaku pengelola. ATJ berada di bawah kendali PT Aetra Air Jakarta sebagai perusahaan penyuplai air bersih di sebagian wilayah Jakarta Utara.

"Air bersih di sini kebutuhan dasar karena kita enggak punya air tanah. Ada air laut, tapi mana bisa untuk keperluan sehari-hari," ujar Febrianti saat berbincang dengan Alinea.id.

Untuk memenuhi kebutuhan air bersih, warga mengandalkan suplai dari empat mobil tangki air dari PAM Jaya yang tiap hari mampir ke RT 08 dan RT 09, Marunda Kepu. Air PAM Jaya itu tandas untuk memenuhi kebutuhan 319 kepala keluarga (KK) di dua RT. 

"Itu pun hampir setengahnya bisa tidak dapat air yang datang. Bantuan air yang datang sangat sedikit dan tidak sesuai kebutuhan warga. Jadi, sering ada warga yang tidak dapat jatah," kata Febrianti. 

Warga yang tak kebagian air dari PAM Jaya terpaksa harus gila-gilaan berhemat. Jika terpaksa, mereka membeli air dari tukang air keliling. "Air jadi barang langka di sini dan sudah bikin warga saling berebutan," kata Febrianti. 

Rosti, salah satu warga RT 09 RW 07 Marunda Kepu, membenarkan kelangkaan air bikin ia dan tetangganya "bersumbu pendek". Belum lama ini, Rosti bertengkar dengan tetangga saat berebut air dari mobil tangki PAM Jaya. 

"Warga yang anggota keluarganya banyak merasa kurang dapat airnya. Tetapi, yang lain jadi enggak kebagian. Ya, akhirnya cek-cok kita," ungkap Rosti kepada Alinea.id.

Rosti mengaku tak tahu kenapa aliran air bersih mendadak terhenti ke kampungnya. Sebelum akses ditutup, menurut dia, air bersih mengalir lancar melalui jaringan pipa yang telah terbangun di Marunda Kepu. 

"Setelah itu, dimatiin sama pihak ATJ. Akhirnya, kita dikirim tangki yang empat mobil untuk dua RT itu," kata Rosti.

Sekadar janji?

Koordinator Komite Air Bersih untuk Marunda Kepu (KAUM) Tiharom mengatakan akses air bersih disetop sejak 14 April 2022. Ketika itu, Koperasi ATJ beralasan aliran air bersih Marunda Kepu terpaksa dihentikan lantaran ada penyumbatan pada instalasi pipa. 

"Air dialihkan. Tapi, kok sampai berbulan-bulan? Sebenarnya, kalau mau menyelesaikan masalah air, instalasi itu urusan kecil buat Aetra dan PAM Jaya. Saya rasa di sini ada kepentingan lain saya rasa terkait Aetra dan ATJ. Koperasi ATJ di bawah naungan Aetra," ujar Tiharom kepada Alinea.id, Minggu (17/8).

Setidaknya ada sekitar 400 KK yang menggantungkan kebutuhan air bersih mereka kepada PT Aetra. Sebelum diputus, menurut Tiharom, aliran air bersih ke Marunda Kepu, terbilang lancar. Warga juga rutin membayar biaya bulanan ke Koperasi ATJ. 

"Seperti (pelanggan) umum biasa. Cuma, kita tidak terdaftar secara ID. Jadi, tidak terdaftar kilometer kita. Bayar cash. Saya sebulan rata-rata itu Rp150 sampai Rp 250 ribu," ungkap dia.

KAUM, lanjut Tiharom, telah melayangkan surat protes kepada Direktur PAM Jaya, Presiden Direktur PT Aetra Air Jakarta, dan Ketua Koperasi ATJ pada 7 September lalu. Dalam surat itu, KAUM menyatakan pelayanan air bersih kepada warga Marunda Kepu sangat buruk, tidak profesional, dan mengecewakan.

"Kami juga kasih tembusan ke gubernur dan wakil gubernur. Tembusan juga ke Komisi A DPRD Jakarta. Tanggal 7 September kemarin, Dirut PAM Jaya (Arief Nasrudin) turun untuk cek ke lapangan. Dia berkomitmen paling lama dua minggu instalasi dan penyelesaian air bersih di sini terselesaikan," kata Tiharom.

Selama instalasi diperbaiki, menurut Tiharom, Arief juga berjanji akan menambah jumlah suplai air bersih ke Marunda Kepu. Namun, dua janji itu tak kunjung terealisasi. 

"Dia bilang selama masih ada penanganan instalasi itu ada penambahan air daruratnya. Tadinya empat tangki di jadi delapan tangki. Itu pun enggak berjalan. Jadi, malah nambah masalah sekarang. Banyak warga yang sudah berantem," ucap dia. 

Alinea.id telah berupaya menghubungi Direktur Operasional PT Aetra Lintong Hutasoit untuk mengonfirmasi keluhan warga yang kesulitan air bersih di Marunda Kepu. Namun, Lintong belum merespons permintaan wawancara dari Alinea.id. 

Direktur PAM Jaya Arief Nasrudin mengatakan pihaknya sudah menggelar beragam upaya untuk mengatasi krisis air bersih di Marunda Kepu. Salah satunya dengan membangun bak penampungan air bersih dan pompa di kawasan itu.

"Surat izin pelaksanaan pekerjaan pemasangan bak transfer dan pompa MK dari kecamatan sudah keluar. Sedang proses persetujuan budget oleh Aetra," kata Arief kepada Alinea.id, Senin (18/8).

Alih-alih menambah jumlah pasokan, Arief mengatakan, bakal hanya mengirimkan tiga mobil tangki air ke Marunda Kepu. Ia berdalih sebagian pasokan air bersih bakal dikirim lewat pipa jaringan. "Sebagian pelanggan, MK (meter kubik) sudah mengalir," kata dia. 

Kebut pipanisasi

Anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono berpendapat krisis air yang terjadi di Marunda Kepu merupakan dampak dari swastanisasi air yang tidak berjalan dengan baik sepanjang kepemimpinan Anies Baswedan. Menurut dia, terjadi saling lempar tanggung jawab terkait kewajiban memenuhi pasokan air bersih lewat pipanisasi. 

"Sebenarnya tanggung jawab siapa untuk membuat jaringan ke seluruh pelanggan warga Jakarta? Tugasnya pihak ketiga, Aetra dan Palyja. Seharusnya seperti itu. Tapi, hal itu tidak dikerjakan pihak swasta. PAM Jaya juga tidak mengerjakan. Maka, yang terjadi seperti Marunda Kepu itu," kata Gembong kepada Alinea.id, Senin (18/8).

Untuk mendistribusikan air bersih ke seluruh warga, Pemprov DKI menggandeng PT Aetra dan PT Palyja. Aetra melayani Jakarta Timur dan Jakarta Utara, sedangkan Palyja melayani Jakarta Tengah, Jakarta Barat, dan Jakarta Selatan. 

Kontrak kerja sama antara Pemprov DKI dan kedua perusahaan itu bakal berakhir pada 2023. Setelah itu, distribusi air bakal dikelola sepenuhnya oleh Pemprov DKI lewat PAM Jaya. 
 
"Tugas yang harus kita berikan kepada PAM Jaya harus dikerjakan adalah pipanisasi agar bisa menjangkau seluruh warga masyarakat Jakarta, khususnya daerah-daerah seperti Marunda Kepu," kata Gembong.

Anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta Nasrullah memandang krisis air Marunda Kepu sudah dalam kategori darurat. Ia meminta agar Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta ikut turun tangan mengatasi persoalan itu. 

"Bisa dipanggil BPBD untuk mendiskusikan kemungkinan menyediakan air bersih sementara bagi warga yang betul-betul membutuhkan, misalnya, dengan mobil tangki. Tapi, ini sifatnya darurat dan ditetapkan berapa lama penyediaannya," kata Nasrullah.

Langkah lainnya, kata Nasrullah, ialah membuka komunikasi antara warga dengan Koperasi ATJ. Pasalnya, distribusi air bersih di Marunda Kepu masih dikelola oleh koperasi itu. "Walaupun tidak boleh selamanya bergantung pada koperasi," imbuh dia. 

Nasrullah berharap PAM Jaya serius menangani krisis air yang melanda Marunda Kepu yang juga potensial terjadi di kawasan-kawasan lainnya. Seperti Gembong, ia berharap pipanisasi dikebut setelah kontrak kerja sama dengan perusahaan swasta berakhir. 

"Dalam jangka menengah, harus dicari solusi terbaik untuk mengatasi masalah air bersih ini, baik melalui pipanisasi oleh PAM Jaya maupun penyediaan air bersih melalui penyulingan air laut atau reverse osmosis," kata dia.