Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyayangkan periode pelaksanaan sensus pertanian di Indonesia terlalu lama, yaitu setiap 10 tahuns sekali. Sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar (UUD) nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik, sensus pertanian memang dilakukan setiap 10 tahun sekali, dan telah direkomendasikan oleh Organisasi Pangan dan Pertanian atau Food and Agriculture Organization (FAO). Sensus pertanian di Indonesia pertama kali dilakukan pada 1963, dan terakhir pada 2013 silam.
"Pelaksanaan sensus pertanian ini terakhir 10 tahun lalu. Menurut saya ini sudah kelamaan. Keputusan pertanian sudah berjalan setiap tahun, masa masih pakai data yang 10 tahun lalu," tutur Jokowi dalam pemaparannya di acara Pencanangan ST2023 oleh Presiden RI, Senin (15/5).
Menurut dia, sebaiknya periode sensus pertanian berlangsung setiap 5 tahun sekali. Karena sektor pertanian membutuhkan data paling akurat dan terkini.
"Mestinya ini setiap 5 tahun sekali lah. Biaya sensusnya juga gak banyak, mungkin hanya Rp3 triliunan," kata Jokowi.
Jokowi menilai, sensus pertanian sangat diperlukan. Ini karena sektor pertanian menjadi salah satu sektor strategis. Ia menguraikan, sektor pertanian berhasil menyumbang 11,8% dari total Produk Domestik Bruto (PDB). Di sisi lain, peran sektor pertanian juga semakin penting, sejalan dengan krisis pangan yang terjadi di banyak negara karena perubahan iklim dan perang.
"Kita tau, krisis pangan ada di mana-mana. Sekitar 345 juta orang di dunia sekarang terancam kekurangan pangan. Makanya sektor ini memiliki peran yang penting," ujar Jokowi.
Selain itu, sektor pertanian juga dinilai memberikan peluang lapangan kerja yang cukup besar, yaitu 40 juta orang.
"Ini sudah 29% dari total angkatan kerja. Banyak sekali," ucapnya.
Pelaksanaan sensus pertanian 2023 menurut Jokowi juga menjadi penting, karena dari hasil data yang dibutuhkan mampu menjadi landasan pembentukan kebijakan yang tepat. Sedangkan hal ini yang menjadi permasalahan Indonesia.
"Kita tahu, untuk menghasilkan sebuah kebijakan yang tepat, butuh data yang akurat. Sering ini kita kedodoran di sini. Lahan pertanian kita berapa, butuh pupuk berapa, seiring data kita itu tidak siap dan tidak akurat," kata Jokowi.
Pada kesempatan yang sama, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Margo Yuwono menyampaikan, tujuan utama sensus pertanian 2023 ini adalah, menyediakan data kondisi pertanian Indonesia secara komprehensif sampai wilayah terkecil.
Data tersebut menurut Margo meliputi, data pelaku usaha pertanian secara by name by address yang bisa digunakan sebagai acuan targeting program pemerintah di bidang pertanian, geospasial statistik pertanian, dan potensi pertanian.
"Termasuk urban farming, struktur demografi petani, termasuk petani milenial, luas lahan pertanian menurut penggunaan, jenis kepemilikan, dan irigasi, penyediaan basis data UMKM sektor pertanian, dan lain sebagainya," kata Margo.
Sensus yang rencananya akan berlangsung selama dua bulan ini, yakni mulai 1 Juni 2023 hingga 31 Juli 2023 akan mencakup 7 subsektor, meliputi tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan, dan jasa pertanian.
