Serba salah sumur resapan: "Kalau buat pemanis trotoar sih, enggak apa-apa..."

Puluhan penutup sumur resapan berjejer rapi di sepanjang trotoar Jalan Raden Said Soekanto, Duren Sawit, Jakarta Timur. Berbahan beton, semua penutup lubang punya desain identik: satu lingkaran besar berdampingan dengan kotak kecil. Ada lubang-lubang kecil di tengah kedua penutup instalasi yang juga dikenal dengan sebutan vertikal drainase itu. 

Sumur-sumur resapan itu sepertinya baru rampung dibangun. Pasalnya, beberapa instalansi belum sempurna tertutup dan dirapikan. Di dekat sejumlah penutup sumur resapan, ada puing-puing dan sisa tanah galian yang berserakkan hingga ke bahu jalan. 

Munasril, warga Malaka Sari, Duren Sawit, Jakarta Timur, berdiri tak jauh dari salah satu instalasi sumur resapan, Senin (29/11) petang itu. Ia terlihat memperhatikan salah satu lubang sumur resapan yang terletak tepat di atas trotoar.

"Kalau buat banjir, enggak pas. Tetapi, kalau buat pemanis trotoar sih, enggak apa-apa. Mungkin ada maksud lain (sumur resapan dibangun) di sini," ucap Munasril saat berbincang dengan Alinea.id mengenai kehadiran sumur resapan di dekat kediamannya itu. 

Tinggal di kawasan Duren Sawit sejak 1962, Munasril mengaku kawasan permukimannya jarang terendam banjir. Apalagi, Duren Sawit turut "dilintasi" proyek Kanal Banjir Timur (KBT) yang rampung dibangun pada akhir 2010 silam. 

Jika hujan deras, menurut Munasril, air genangan biasanya tak bertahan lama karena langsung mengalir ke saluran-saluran air yang terhubung dengan KBT. Ia mengklaim sistem drainase di daerahnya juga tergolong baik. 

"Kalau di sini, masih banyak lahan penyerapan air juga. Enggak seperti Kampung Melayu. Jadi, enggak pernah banjir di wilayah sini," imbuh Munasril. 

Ditemui di pinggir KBT, Sri Lestari, 44 tahun membenarkan pernyataan Munasril. Warga Rawadas, Duren Sawit, Jakarta Timur, itu menyebut daerah tempat tinggalnya tidak termasuk kawasan langganan banjir di ibu kota. 

"Kalau hujan air di sini gampang surut. Kalau enggak ke tanah, ya, ke kali. Kalau hujan gede sekalipun, di sini jarang sekali terjadi banjir. Jadi, kalau di trotoar dibangun sumur resapan untuk ngatasin genangan air, gimana, ya? Kayaknya jarang banjir," ucap Tari, sapaan akrab Sri Lestari, kepada Alinea.id. 

Dari kacamata orang awam, Tari menyebut, pembangunan puluhan sumur resapan di sepanjang Jalan Soekanto tergolong mengherankan. Apalagi, di sekitar jalan penghubung Pondok Kopi dan Pondok Bambu itu masih terdapat banyak area resapan air, semisal taman dan kebun. 

Proyek pembangunan sumur resapan, kata Tari, malah sempat merepotkan pengguna jalan sepertinya. Saat sumur-sumur itu dibangun, ia kesulitan mengakses trotoar. "Jadi, saya kalau berangkat kerja dengan jalan kaki, jadi agak susah," ujar dia. 

Pertanyaan mengenai efektivitas sumur resapan juga diutarakan Ragil, warga Kembangan, Jakarta Barat. Di permukimannya, menurut Ragil, sudah ada tiga sumur resapan. Dua dibangun Pemprov DKI Jakarta, satu lainnya dibangun oleh warga setempat. 

"Walaupun ada (sumur resapan) dan ada yang dibuat sama warga juga, tetap enggak bisa ngatasin banjir. Jangan ditanya wilayah sini mah kalau musim banjir," ujar Ragil saat berbincang dengan Alinea.id, belum lama ini. 

Sudah 20 tahun tinggal di Kembangan, Ragil mengaku sudah biasa menghadapi banjir. Terakhir, banjir besar sempat melanda Kembangan dan sekitarnya pada awal 2020. Biasanya, air bah yang menyerbu rumah warga merupakan luapan dari kali Pesanggrahan yang meluap saat hujan deras. 

"Tetap aja lama surutnya. Waktu banjir bulan kemarin itu sedengkul saya dan lama surutnya walaupun ada sumur resapan. Kayaknya memang perlu tanggul," ujar Ragil. 

Handi Wijaya, warga Kembangan Selatan, Jakarta Barat, membenarkan kawasannya rutin dilanda banjir. Berbeda dengan Ragil, ia menyebut daerah permukimannya belum pernah tersentuh program sumur resapan Pemprov DKI. 

"Contohnya pada saat banjir awal 2020. Banjir di kawasan sini bisa seatap rumah. Bayangin saja ruginya. Atap rumah pada rusak, perabotan segala macam banyak yang rusak. Di sini banjir sering banget. Tapi, enggak ada sumur resapan," kata Handi kepada Alinea.id, Selasa (30/11). 

Seperti Ragil, Handi berharap, Pemprov DKI membangun tanggul di daerah permukiman warga yang dekat Kali Pesanggrahan. Ia merasa sumur resapan saja tak cukup untuk mencegah banjir di kawasan tersebut. "Soalnya Kali Pesanggrahan yang di sini enggak di tanggul. Jadi, meluap, ya," ucap Handi. 

Resmi dihapus

Sumur resapan merupakan salah satu program utama Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk menanggulangi banjir di ibu kota. Ia bahkan  menargetkan 1,8 juta sumur resapan terbangun pada masa kepemimpinannya. Target itu tercatat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) DKI 2017-2022. 

Meski demikian, program tersebut tergolong lelet direalisasikan oleh pemerintah daerah. Pada 2020, Pemprov DKI tercatat hanya baru membangun sebanyak 3.964 sumur resapan di seantero Jakarta. Itu baru sekitar 0,2% dari target RPJMD. 

Belakangan, program itu dikritik sejumlah anggota DPRD DKI Jakarta. Selain dinilai tidak efektif mengatasi banjir, sumur resapan juga kerap dibangun sembarangan. Proses pembangunan sumur resapan di bahu jalan di beberapa titik di DKI, misalnya, seringkali menyebabkan kemacetan. 

Pekan lalu, anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta sepakat untuk memangkas anggaran pembangunan sumur resapan dalam RAPBD 2022, dari Rp322 miliar menjadi Rp120 miliar. Awal Desember, rapat di Banggar DPRD DKI menyepakati program sumur resapan dicoret dari dari rancangan KUA-PPAS tahun anggaran 2022.  

Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta Ida Mahmudah mengungkapkan perdebatan mengenai efektivitas sumur resapan untuk mengatasi banjir sudah lama bergulir di Kebon Sirih. Menurut dia, banyak anggota DPRD DKI menilai sumur resapan merupakan proyek buang-buang duit. 

"Dalam rapat-rapat Komisi D, banyak sekali yang mengatakan bahwa perencanaan (pembuatan) sumur resapan kurang matang. Sekitar 70% anggota Komisi D mempertanyakan sumur resapan. Mereka mengatakan sumur resapan itu tidak efektif atau tidak berjalan dengan baik," ucap Ida kepada Alinea.id, Kamis (3/11). 

Selain soal efektivitas, Ida mengatakan, program sumur resapan juga bikin gerah anggota DPRD karena terkesan dibangun asal-asalan. Itu diketahui setelah marak laporan dari warga yang masuk ke Gedung DPRD. Umumnya warga mengeluhkan pembangunan sumur resapan yang merusak jalan dan bikin macet. 

"Kami anggota Komisi D melihatnya banyak titik-titik yang mereka lakukan untuk membuat sumur resapan kurang tepat. Realita di lapangan juga menunjukkan banyak sekali masyarakat komplain terkait dengan titik sumur resapan ini," ucap Ida. 

Di luar perdebatan soal efektivitas, Ida juga mengkritik kinerja Pemprov DKI membangun sumur resapan. "Tahun 2021 yang makan biaya Rp400 miliar lebih, pembangunannya hanya 22 ribu, kalau berbicara sebelumnya itu baru sekitar 15 ribu atau 18 ribu. Jadi, baru sekitar ada 40 ribu," kata dia. 

Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria tak mempersoalkan jika anggaran sumur resapan dihapus dari KUA-PPAS tahun anggaran 2022. Menurut dia, pembangunan drainase vertikal hanya satu dari sekian banyak program pengendalian banjir di DKI. 

“Bagi kami, apa yang disepakati, itu yang kita kerjakan. Ada tidaknya program sumur resapan tahun depan, itu sesuai dengan kesepakatan dan anggaran yang ada,” ujar Riza kepada wartawan di Balai Kota, Jakarta Pusat, Kamis (2/12).

Tetap dibutuhkan

Pengamat tata kota dari Universitas Trisakti Yayat Supriyatna mengatakan sumur resapan memang tidak efektif mengatasi banjir. Menurut dia, sumur resapan umumnya berfungsi untuk mencegah genangan air dalam skala kecil dan media penyimpan air. 

"Apalagi, kalau hujan yang besar dan durasinya panjang kemudian ada persoalan drainase yang memang buruk. Jadi, kalau pertanyaannya sumur resapan mampu mengatasi banjir apa tidak? Ya, tidak," ucap Yayat kepada Alinea.id, Selasa (30/11).

Sebagai gambaran, Yayat mencontohkan peristiwa banjir besar yang membekap Jakarta pada awal 2000 dan awal 2021. Dalam dua peristiwa itu itu, sebagian besar wilayah terendam setelah didera hujan deras selama berjam-jam. "Durasinya itu bisa sampai 4, 5, atau 6 jam itu. Jakarta sudah enggak bisa apa-apa," ucap Yayat.

Namun demikian, Yayat menyarankan agar program sumur resapan tetap berlanjut pada 2022. Menurut dia, pembangunan sumur resapan secara masif penting sebagai solusi memasok cadangan air tanah yang terus berkurang dan menjaga penurunan muka tanah DKI Jakarta. 

"Tapi, bukan dalam konteks mengatasi bencana dalam skala yang besar. Kalau banjir dengan skala besar tentu tidak bisa. Dia (sumur resapan) tetap penting dalam konteks menambah potensi cadangan air tanah. Untuk banjir, perlu upaya masif  berupa pembangunan kantong-kantong air berskala besar, seperti waduk atau embung," terang dia. 

Supaya tak lagi dipersoalkan dan dikeluhkan publik, Yayat berharap Pemprov DKI lebih berhati-hati dalam memilih titik pembangunan sumur resapan. Selain harus disesuaikan dengan kebutuhan kawasan, instalasi sumur resapan juga mesti diuji dulu supaya tidak mubazir dan buang-buang anggaran. 

"Misalnya, pertama, tata letaknya sesuai atau tidak menjadi saluran. Kedua, ketika hujannya besar dicek apakah lubang itu sudah penuh air tidak dan meluber tidak. Kalau luber berarti kapasitas lubang dua atau tiga meter itu memang tidak cukup. Kalau cuma tiga atau empat biji, ya, tidak menyelesaikan masalah," ucap Yayat.

Menurut Yayat, tak semua wilayah di DKI Jakarta perlu sumur resapan. Sumur resapan, kata dia, tak akan efektif jika dibangun di kawasan-kawasan cekungan, semisal di Cipinang atau Kampung Melayu. 

"Dia tidak bisa berarti apa-apa karena daerahnya rendah. Apalagi daerah cekungan penurunan permukaan tanah. Air potensi tergenangnya lebih besar. Maka di situ pendekatannya harus ada pompa," ucap Yayat.