Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB) mengancam melakukan mogok kerja mulai 29 Desember 2021-7 Januari 2022. Mengenai rencana ini Komisaris Utama PT Pertamina (Persero) Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok angkat bicara.
Untuk menyelesaikan masalah ini dia berpesan kepada direksi Pertamina agar bersikap adil. Selain itu juga transparan dan sesuai dengan praktik terbaik.
"Adil, transparan dan sesuai best practice," papar Ahok kepada Alinea.id, Kamis, (23/12) saat ditanya apa saran dewan komisaris ke direksi dalam menyelesaikan masalah ini.
Mengenai langkah apa yang akan ditempuh ke depan dia meminta untuk menghubungi langsung pihak direksi Pertamina.
"Bisa nanya ke direksi," lanjutnya.
Sebelumnya, VP Corporate Communication Pertamina Fajriyah Usman mengatakan, terkait dengan aspirasi yang disampaikan, manajemen akan terbuka untuk melakukan dialog sesuai aturan hubungan industrial yang berlaku.
Pihaknya meminta agar pekerja tetap mengedepankan kepentingan umum, sehingga bisa bersama-sama menjaga kondusifitas nasional. Menurutnya pihak manajemen juga akan melakukan langkah antisipasi dan mitigasi pada kondisi apapun demi memastikan pasokan BBM dan LPG tidak terganggu.
"Sebagai BUMN, Pertamina termasuk seluruh pekerja bertanggung jawab dalam menjalankan amanah Pemerintah untuk memastikan ketahanan energi nasional," papar Fajriyah saat dihubungi, Selasa, (21/12).
Menurutnya pekerja juga menjadi garda terdepan dalam pelayanan kepada masyarakat dan menjalankan penugasan Pemerintah untuk memenuhi kebutuhan BBM dan LPG hingga ke pelosok wilayah 3T agar masyarakat terus dapat beraktivitas.
"Terlebih saat ini, Indonesia sedang berjuang keluar dari pandemi Covid-19 sehingga roda perekonomian nasional harus terus didorong bergerak," lanjutnya.