Sebagai negara demokrasi kebebasan pers merupakan tiang utama. Karena itu, Sekretaris Kabinet (Seskab), Pramono Anung menegaskan pemerintah membutuhkan kritik dari media.
"Kritik, saran, dan masukan itu seperti jamu, menguatkan pemerintah. Kami memerlukan kritik yang terbuka, kritik yang pedas, kritik yang keras, karena dengan kritik itu pemerintah akan membangun dengan lebih terarah dan lebih benar," ucapnya dalam konferensi pers virtual, Selasa (9/2).
Dia menegaskan, kebebasan pers merupakan tiang utama untuk menjaga demokrasi tetap berlangsung. Menurut Pramono kebebasan pers wajib dijaga bersama, sebagaimana amanat Undang-Undang (UU) Nomor 40 tahun 1999.
Pers disebut berperan penting dalam pembangunan, karena berfungsi sebagai pengawas yang dapat mengantarkan Indonesia menjadi negara maju. "Kami menyakini dengan adanya fungsi kontrol ini, maka pemerintah dan juga masyarakat akan semakin baik dalam kehidupan mengisi ruang-ruang demokrasi," ujar politikus PDIP ini.
Dalam era digital, Indonesia masih menghadapi problem media sosial. Misalnya, hoaks. Maka, pers harus dapat memberikan edukasi literasi digital, agar kebebasan dapat diisi dengan hal-hal produktif.
Untuk menjadi bangsa pemenang, pers di Indonesia harus menjaga integritas dan menjunjung tinggi nilai-nilai kebenaran.
"Kepada insan pers, saya secara khusus,ingin mengucapkan, selamat hari pers nasional, tetaplah menjaga integritas, menjunjung tinggi nilai-nilai kebenaran, serta melakukan pendidikan edukasi terhadap bangsa ini,” tutur Pramono.
Sebelumnya, Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo), Johnny G. Plate mengajak media massa meningkatkan literasi digital masyarakat, tak terkecuali urusan penghormatan terhadap hak cipta sebuah konten.
Sebagai pilar demokrasi, kata dia, media mengemban peran untuk menyajikan berita yang aktual, faktual, dan akuntabel. Kemajuan teknologi pun memaksa pers memperluas cakupan apalagi pembaca portal daring (online) lebih banyak dibandingkan cetak.