Mantan Menteri Kesehatan, Siti Fadilah Supari menyarankan Presiden Jokowi segera diberi Vaksin Nusantara besutan mantan Menkes Terawan Agus Putranto.
"Para pemimpin lembaga negara sudah diberi Vaksin Nusantara, sebaiknya Presiden Jokowi juga segera diberikan Vaksin Nusantara. Sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan, Pak Jokowi seharus segera menjadi prioritas," ujar Siti Fadilah kepada pers, Kamis (5/8), usai mendengar Ketua Dewan Perwakilan Daerah La Nyala Mataliti dan Kepala Kantor Staf Presiden, Jenderal Moeldoko sudah mendapatkan suntikan Vaksin Nusantara.
Diketahui, meski didukung DPR RI, Vaksin Nusantara banyak dikritik lantaran pengembangannya dinilai tidak menempuh jalur yang benar. Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Penny Kusumastuti Lukito menyebut pengembangan Vaksin Nusantara tidak memenuhi kaidah praktik uji klinik yang baik atau good clinical practice (GCP).
Mantan Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) ini mengingatkan, vaksin konvensional yang pernah diberikan kepada Presiden adalah produk awal yang kemungkinan besar sudah tidak bisa menghadapi berbagai virus covid yang bermutasi terus.
"Jangan sampai terlambat. Karena sudah terlalu banyak kasus walaupun sudah divaksin Sinovac seperti Pak Jokowi, seseorang tetap bisa terpapar Covid-19 yang saat ini terus bermutasi. Seperti varian Delta yang sangat cepat menyebar di berbagai negara termasuk di Indonesia," bebernya.
Menurut Siti Fadilah, Vaksin Nusantara yang dipelopori oleh dr Terawan ini sudah membuktikan keampuhannya sampai tahap uji klinis fase II dan akan segera masuk fase III.
"Oleh karenanya Presiden Jokowi sebagai orang nomor satu seharusnya segera dilindungi dengan vaksin nusantara untuk menutupi kelemahan vaksin konvensional," ujarnya.
Ia menambahkan, dalam keadaan darurat saat ini, aspek manfaat lebih penting dari semua syarat birokrasi penelitian seperti yang disyaratkan BPOM dan beberapa orang ahli.
"Dengan hasil uji klinis 1 dan 2 yang memuaskan, pemberian Vaksin Nusantara pada Presiden Jokowi tidak perlu menunggu sampai selesai fase 3. Karena varian Delta menyebar lebih cepat dan bisa menyasar siapa saja," ujarnya.
Menurut Siti semua pejabat tinggi yaitu menteri, Panglima TNI dan Kapolri harus segera menyusul menerima Vaksin Nusantara.
"Karena sebagai pembantu andalan Presiden, mereka tidak cukup terlindungi dari mutasi virus seperti Delta kalau hanya mengandalkan vaksin konvensional," pungkasnya.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan, mengikuti prosedur dan kaidah ilmiah dalam mengembangkan vaksin Covid-19 merupakan tahapan penting, sehingga produk yang dihasilkan aman, berkhasiat, dan bermutu. Presiden juga menekankan pentingnya uji klinis yang juga harus sesuai dengan prosedur yang berlaku, transparan dan melibatkan banyak ahli.
“Persyaratan dan tahapan ini penting dilakukan untuk membuktikan bahwa proses pembuatan vaksin sangat mengedepankan unsur kehati-hatian dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, sehingga vaksin yang dihasilkan aman dan efektif penggunaannya,” ucap Presiden melalui channel YouTube Sekretariat Presiden, Jumat (12/03).
Bila semua tahapan dan kaidah ilmiah telah dilalui dan dipenuhi, lanjut Jokowi,maka produksi vaksin dapat dipercepat untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. “Jika semua tahapan sudah dilalui, kita percepat produksi untuk memenuhi kebutuhan di dalam negeri akan vaksin,” ucapnya.
