Pemerintah diimbau membangun komunikasi dengan negara tetangga untuk mengantisipasi terulangnya kasus penculikan warga negara Indonesia (WNI) oleh Kelompok Abus Sayyaf.
"Saya berharap pemerintah Indonesia bisa menyelesaikan, dalam hal ini Menteri luar Negeri (Menlu) bekerja sama dengan negara-negara di sekitar seperti Malaysia, Singapura dan Filipina misalnya. Untuk antisipasi masalah ini agar tidak terulang kembali. Itu yang paling penting karena ini sudah berulang-ulang," kata Wakil Ketua Komisi I, Abdul Kharis Almasyhari di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Senin (21/1).
Kharis menilai langkah pemerintah dalam upaya pembebasan lima WNI yang disandera oleh kelompok Abu Sayyaf sudah tepat. Hanya saja perlu dioptimalkan kembali dalam konteks pencegahannya ke depan.
"Langkah yang ditempuh sudah baik karena kita tidak bisa serampangan, jadi ya langkah diplomasi menjadi solusi dari ini semuanya. Makanya perlu terobosan diplomasi dari pemerintah Indonesia dalam hal ini Menlu," ujar politikus PKS itu.
Pemerintah, kata Kharis harusnya berani membuat terobosan dengan mencari tahu modus yang digunakan kelompok Abu Sayyaf dalam menyandera WNI dan meminta tebusan.
Sementara itu, Wakil Ketua DPR Fraksi Demokrat Syarief Hasan menilai berulangnya kasus penyanderaan WNI oleh kelompok Abu Sayyaf perlu dijadikan barometer untuk evaluasi pengamanan di wilayah perbatasan.
Menurut anggota Komisi I ini, optimalisasi pengamanan wilayah perbatasan sudah urgen. "Karena nelayan kita lebih banyak, orang Indonesia kan lebih banyak yang melakukan perjalanan dan sebagainya, itulah konsekuensinya. Apalagi di wilayah dua perbatasan," paparnya.
Sebelumnya, kasus hilangnya kapal ikan milik Malaysia yang berawak 8 warga negara Indonesia (WNI) di perairan Tambisan, Lahad Datu, Sabah, pada 16 Januari 2020 pukul 20.00 waktu setempat terkonfirmasi sebagai kasus penculikan oleh kelompok Abu Sayyaf.
Konfirmasi didapat ketika kapal ikan dengan nomor registrasi SSK 00543/F masuk kembali ke perairan Tambisan, Lahad Datu, Sabah, dari arah Filipina pada 17 Januari 2020 pukul 21.10 waktu setempat.
Indonesia sangat menyesalkan berulangnya kasus penculikan ABK WNI di kapal ikan Malaysia di wilayah perairan Sabah. Pemerintah Indonesia berkoordinasi dengan pemerintah Filipina dalam upaya membebaskan kelima ABK WNI tersebut.