Srikandi Indonesia: People power bukan untuk memecah belah

Para aktivis perempuan yang tergabung dalam Srikandi Indonesia, mengimbau agar masyarakat tidak terprovokasi oleh gerakan yang menolak penetapan hasil pemilu oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Mantan aktivis Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI) Lidya Sartono mengatakan, people power yang saat ini berembus telah melenceng dari tujuan people power sesungguhnya.

"Karena people power yang benar itu untuk mempersatukan seluruh bangsa Indonesia, bukan malah memecah belah persatuan," kata Lidya di Cikini, Jakarta Pusat, Selasa (21/5).

Mantan aktivis Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND) Vivin Sri Wahyuni mengatakan, upaya pengerahan massa yang dilakukan kelompok yang menyerukan aksi people power, dapat mengganggu ketertiban umum. Lebih jauh, hal ini dapat membahayakan keutuhan masyarakat dalam berbangsa dan bernegara.

Menurutnya, pihak-pihak yang tidak menerima hasil pemilu dapat menggunakan jalur hukum melalui Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Mahkamah Konstitusi (MK).

"Daripada aksi massa yang memicu ketidaktertiban disarankan untuk melakukan gugatan, karena telah tersedia lembaga-lembaga untuk mengadukan hal itu," kata Vivin.

Vivin juga mengatakah, pihaknya akan secara aktif melakukan pendidikan politik dan penanaman nilai-nilai falsafah Pancasila sebagai dasar negara kepada publik. Dia menekankan urgensi pendidikan politik, khususnya bagi generasi muda. 

"Kami mendorong terus agar peran perempuan dipandang lebih penting dalam ranah politik pengambilan kebijakan. Ini adalah wujud pendidikan politik, bahwa ketentuan partisipasi perempuan di parlemen sebesar 30 persen itu jangan sebatas angka," kata Vivin menuturkan.

Gerakan literasi

Aktivis Srikandi Indonesia lainnya, Widya Fattah Amin, menyebut pendidikan politik juga perlu dibarengi gerakan literasi. Hal ini, menurutnya, perlu dilakukan sedini mungkin di kalangan anak-anak. 

Maka dari itu, Srikandi Indonesia merencanakan kegiatan literasi dan belajar bersama di kalangan anak-anak, khususnya di lingkup permukiman warga kurang mampu. 

"Karena sebagian besar aktivitas kami sebagai pengajar, kami akan mengadakan kegiatan literasi melalui pengajaran ke kampung-kampung kumuh, juga pendidikan anak usia dini (PAUD)," ujar Widya. 

Dalam kegiatan literasi itu, anak-anak juga akan diberikan pemahaman mengenai nilai-nilai dasar falsafah Pancasila. Menurut Vivin, pengenalan Pancasila sejak dini merupakan bekal penting bagi anak-anak berpikir dengan nalar yang baik dan memahami keindonesiaan yang berbhineka.

"Sekaligus membentengi anak dari bahaya intoleransi yang mengusik ketenteraman dan kebersamaan kita sebagai satu bangsa," kata Vivin menambahkan.