Sejumlah rencana aksi akan diterapkan untuk menangani kepadatan jalan tol Jakarta-Cikampek. Kemacetan parah terjadi lantaran pembangunan proyek strategis nasional yaitu jalan tol layang Jakarta-Cikampek, kereta cepat Jakarta-Bandung, dan LRT.
Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan Budi Setiyadi, mengatakan berdasarkan kesepakatan bersama Kemenhub, Korlantas Polri, Kementerian PUPR, BPJT, BPTJ, ada beberapa strategi yang dapat dilakukan untuk mengurai kepadatan di Tol Japek.
"Kalau jalan tol padat, di pintu tol Tambun akan ada petugas yang mengalihkan kendaraan pribadi untuk lewat Jalan Kalimalang," ujarnya dalam keterangan resmi yang diterima Alinea.id, Rabu (14/11).
Kemudian terkait manajemen rekayasa lalu lintas di Tol Japek, akan diatur dengan pola di mana lajur satu dan dua digunakan untuk mobil barang (golongan III-IV), lalu lajur tiga dan empat digunakan untuk kendaraan Golongan I-II dan rambu himbauan akan diubah menjadi rambu larangan.
"Kendaraan barang golongan tiga sampai lima yang overload, berjalan lambat, harus masuk lajur satu dan dua. Nanti akan diberi rambu oleh PT Jasa Marga," tambahnya.
Selain itu, langkah tegas turut akan diterapkan berupa penindakan pada kendaraan yang over dimensi over loading (ODOL). Selanjutnya, akan dilakukan perubahan metode penindakan pada kendaraan yang pecah ban atau patah as roda karena ODOL akan ditilang, kemudian kelebihan muatan akan diturunkan, dan kendaraan dikeluarkan di pintu tol terdekat.
Perlu dicatat, biaya yang timbul akan dibebankan pada operator truk atau pemilik barang tersebut. Pekan depan kendaraan yang overloading melebihi 75% akan diturunkan dan ditransfer ke kendaraan kecil.
"Waktu toleransi satu minggu ini. Para operator angkutan barang dan logistik diimbau untuk menyesuaikan," kata dia.
Untuk mendukung hal tersebut akan dipasang WIM atau yang biasa dikenal sebagai alat penimbangan portable di lajur utama tol agar jika kendaraan teridentifikasi kelebihan muatan, bisa langsung dikeluarkan di pintu tol terdekat.
Pihaknya juga akan berkoordinasi dengan Korlantas Polri untuk menambah frekuensi operasi pengawasan kendaraan yang kelebihan muatan. Penindakan akan dilakukan oleh pihak kepolisian yaitu tim Patroli Jalan Raya (PJR) Tol Jakarta-Cikampek.
Ditambah lagi, penindakan juga akan dilakukan pada truk yang berhenti di ruas Jalan Tol JORR E2 yang dari arah Tanjung Priok, karena hal ini juga berpotensi akan menimbulkan kemacetan.
"Nanti akan dibuat surat ke pengelola kawasan industri terkait agar tidak keluar dari kawasan ketika jam larangan," ucapnya.
Sementara itu, Direktur Operasi II Jasa Marga Subakti Syukur menyampaikan bahwa pihaknya akan turun tangan menanggulangi kepadatan tol Jakarta-Cikampek dari sisi manajemen proyek.
Pihaknya akan melakukan sinkronisasi metode pekerjaan dan window time untuk masing-masing proyek yang dikendalikan dan dilaporkan oleh Konsultan Manajemen Konstruksi (MK) secara periodik kepada Tim AdHoc (dengan alokasi waktu yang disesuaikan).
"Kami akan melengkapi rambu petunjuk dan menambah petugas lapangan. Selain itu akan dilakukan sosialisasi kepada masyarakat berdasarkan hasil sinkronisasi pekerjaan proyek minimal H-tujuh sebelum pekerjaan, dengan media sosial, VMS (Variable Message Sign) dan media digital," jelas Subakti.
Dirjen Bina Marga, Sugiyartanto yang turut hadir pada saat jumpa pers tersebut mengatakan, proyek jalan layang tol Jakarta-Cikampek sepanjang 38 km diharapkan bisa fungsional pada Lebaran 2019.
Selama proyek tersebut, kata dia, tidak dapat dihindari timbulnya gangguan samping, waktu tempuh dan kenyamanan. Tim ad hoc yang dibentuk oleh Ditjen Bina Marga berfungsi mendukung pelaksanan pekerjaan fisik oleh PT Jasa Marga, berkoordinasi, memadukan berbagai kegiatan dan mensinergikan manajemen proyek.
Sugiartanto menambahkan bahwa saat ini proyek jalan layang tol telah dipecah menjadi tiga segmen.
"Titik di mana jumlah lajur berkurang, maka kendaraan akan diarahkan keluar pintu tol menuju Jalan Kalimalang, sesuai volume pekerjaan dan tingkat kepadatan," paparnya.
Sedangkan Ka Den Wal PJR Korlantas Polri, Kombes Pol. Bambang mengatakan, metode pembatasan ganjil genap efektif meningkatkan kecepatan, mengalihkan kendaraan pribadi ke angkutan umum.
"Pada prinsipnya kami mengedepankan sosialisasi pengaturan, pengalihan, kemudian himbauan. Upaya terakhir yang kami tempuh adalah penilangan dan penindakan khususnya untuk kendaraan yang ODOL," kata dia.
Senada dengan itu, Kepala Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek Bambang Prihartono mengatakan dalam rangka mengatasi kemacetan di ruas tol Jakarta-Cikampek, akan dilakukan beberapa langkah.
"Antara lain mengoptimalkan PM 18/2018 tentang Pengaturan Lalu Lintas Selama Masa Pembangunan Proyek Infrastruktur Strategis Nasional di Ruas Jalan Tol Jakarta-Cikampek, yaitu pengaturan truk dari jam 05.00-10.00 WIB dan penambahan area pemberlakukan aturan ganjil genap di Gerbang Tol Tambun," ujarnya.
Sebagai kompensasi, pemerintah menyediakan angkutan massal Transjabodetabek Premium dan JR Connection. Pihaknya mentargetkan tahun ini akan ada 1.000 bus.
“Dengan pengoptimalan regulasi ini, akan terjadi peningkatan kecepatan rata-rata kendaraan ke arah Cikampek sebesar 60%, yang arah Jakarta meningkat hingga 25%," imbuhnya
Dia menghimbau mulai pukul 21.00-05.00 pagi, angkutan barang agar lewat Jalan Kalimalang. Sedangkan, kendaraan pribadi agar tidak masuk Gerbang Tol Cikarang Pusat, Cibatu, Cikarang Barat I dan V, Cibitung I dan II, Tambun I dan II, Bekasi Timur I dan II, Bekasi Barat I dan II, Cikunir I, II dan III, Pondok Gede Timur I dan II, serta Gerbang Tol Pondok Gede Barat I dan II.
"Kalau ini dipatuhi maka semua akan lebih lancar, akan terjadi penurunan visi rasio ke arah Cikampek sebesar 9% artinya kecepatan akan meningkat sebesar 20%. Ke arah Jakarta akan terjadi penurunan visi rasio sebesar 8% artinya kecepatan ke arah Jakarta akan meningkat sebesar 31%," tutupnya.
