Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil petinggi PT Pembangkitan Jawa-Bali (PT PJB), untuk penyidikan kasus suap terkait kesepakatan kontrak kerjasama pembangunan PLTU Riau-1. Henky Heru Basudewo, Direktur Pengembangan dan Niaga PT PJB, akan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Eni Maulani Saragih.
"Yang bersangkutan akan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka ES," ujar Juru Bicara KPK, Febri Diansyah, Selasa (14/8).
KPK terus mendalami kasus suap yang menjerat mantan Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Eni Maulani Saragih, dan mantan CEO BlackGold Energy, Johanes Budisutrisno Kotjo. Selasa (7/8) pekan lalu, KPK juga kembali memeriksa Direktur Utama PLN, Sofyan Basir. Febri mengatakan, Sofyan diperiksa penyidik perihal mekanisme kerjasama dalam kasus suap PLTU Riau-1.
"Kami merasa masih membutuhkan keterangan dari saksi terkait, bagaimana mekanisme kerjasamanya dan juga sejauh mana pertemuan-pertemuan saksi dengan tersangka, termasuk apakah saksi mengetahui tentang aliran dana untuk diperinci lebih lanjut," terang Febri.
Sofyan, kata Febri, juga dimintai keterangan soal sejumlah dokumen yang telah disita dan berkaitan dengan proyek PLTU Riau-1.
Kasus suap PLTU Riau-1 berawal dari operasi tangkap tangan (OTT) yang digelar KPK pada hari Jumat, 13 Juli 2018. Dalam operasi tersebut, KPK menangkap Eni Saragih di rumah dinas Menteri Sosial, Idrus Marham. Sedangkan Johannes ditangkap di kantornya.
KPK menyita uang senilai Rp500 juta dalam pecahan Rp100.000 dan tanda terima uang tersebut sebagai barang bukti.
Kemudian pada hari Minggu 15 Juli 2018, KPK menggeledah rumah Sofyan Basir untuk tindak lanjut penyidikan kasus suap proyek PLTU Riau. Pada hari Senin 16 Juli 2018 malam, penyidik KPK datang ke kantor PLN Pusat menggeledah dan mencari barang bukti untuk menguatkan kasus dugaan korupsi Eni Saragih.
Dalam kasus ini, Johannes Budisutrisno Kotjo tertangkap tangan menyuap Eni Maulani Saragih Rp500 juta, untuk memuluskan proses penandatanganan kontrak kerja sama pembangunan PLTU Riau-1 2x300 Mega Watt (MW). PLTU Riau-1 ini merupakan bagian dari program listrik 35.000 MW. Sejauh ini PLN baru menyelesaikan 32.000 MW listrik dari total yang ditetapkan.
Pemberian uang sejumlah Rp500 juta tersebut, merupakan pemberian keempat dari Johannes kepada Eni. Uang tersebut merupakan bagian dari komitmen fee 2,5% dari nilai proyek untuk Eni dan kawan-kawannya. Total uang yang telah diberikan mencapai Rp4,8 miliar.
Pemberian pertama yang dilakukan Johannes kepada Eni, terjadi pada Desember 2017 sejumlah Rp2 miliar, kemudian Maret 2018 sejumlah Rp2 miliar, dan 8 Juni 2018 sebesar Rp300 juta.
KPK menyangka Eni Maulani Saragih selaku penerima suap, melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b, atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagimana diubah UU Nomor 20 Tahun 2001, juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, juncto Pasal 64 Ayat (1) KUHP.
Sedangkan Johannes Budisutrisno Kotjo selaku pemberi suap, disangka melanggar Pasal 5 Ayat (1) huruf a atau huruf b, atau Pasal 13 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagimana diubah UU Nomor 20 Tahun 2001, juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, juncto Pasal 64 Ayat (1) KUHP.
