Supir truk keluhkan pungli jalan, di mana Tim Saber Pungli?

Pungutan liar atau pungli harus diakui, sulit diberantas. Sekalipun pemerintah membentuk Tim Saber Pungli, namun pungli masih saja marak terjadi khususnya di jalan-jalan yang minim pengawasan. 

Di jalanan lintas pulau kerap ditemui pelaku pungli yang mengutip uang dari para supir truk. Sayangnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) justru mengaku kaget ketika mendengar laporan para supir truk mengenai maraknya pungutan liar dan aksi premanisme saat mereka bekerja di jalan.

"Saya kan dengarnya sedikit, setelah bertanya kepada para pengemudi dan mendengar penjelasan dari para supir, ternyata sangat banyak. Kaget dong, masak tidak boleh kaget saya?" kata Presiden pada Selasa (8/5) seperti dikutip Antara.

Presiden Jokowi mengungkapkan rasa kagetnya usai bertemu 70 pengemudi truk yang beroperasi di pulau Sumatera, Jawa, dan Kalimantan. Mereka (supir), kata Jokowi, mengeluhkan premanisme berbentuk pengecatan truk dengan nama kelompok tertentu saat melintasi jalanan.

Bila truk sudah dicat atau lazim disebut dicap, maka pengemudi harus membayar sejumlah uang kepada kelompok yang melakukan cap atas truk tersebut. Bila tidak, maka ada kaca truk akan dipecahkan. Paling ekstrem, ban akan disobek hingga supir ditodong dengan golok.

Jokowi mengaku, pertemuan dengan para supir karena banyak yang mengadu padanya tentang premanisme. Sehingga, mantan Gubernur Jakarta ini langsung mengkonfirmasi kepada pengemudi truk. 

Jokowi menegaskan, premanisme di jalan termasuk pungli yang dilakukan aparat harus segera diberantas. Maka, Presiden pun langsung memerintahkan Wakapolri Komjen Pol Syafruddin yang hadir dalam pertemuan tersebut untuk segera menindaklanjuti laporan para pengemudi tersebut.

"Tidak bisa seperti itu lagi. Ini meresahkan karena menciptakan ketidaknyamanan dan menyebabkan biaya tinggi untuk ongkos transportasi. Pungli ini biaya tambahan yang tidak perlu, sangat mengganggu sekali," tegas Presiden.

Meski pungli masih marak, namun Presiden membantah pungli dan premanisme terjadi karena tidak efektifnya Tim Saber Pungli yang dibentuk polisi dan kementerian terkait. Alasan Jokowi, Tim mengurusi segala hal mulai dari urusan KTP di kelurahan atau urusan akta di Badan Pertanahan Nasional (BPN). 

Hanya saja, khusus pungli di jalan kepada para pengemudi, Jokowi merasa hal ini sangat khusus langsung ditangani oleh Polri. Soal teknis penindakan di lapangan diserahkan kepada Polri maupun Kementerian Perhubungan.

Jokowi mengatakan segala bentuk pungli harus 'disikat' Kepolisian. Sementara cara mengatasinya ikut pada aturan Kementerian Perhubungan, plus sosialisasi kepada para pengemudi.