Survei: Polri dan DPR berkinerja buruk

Tidak ada kabar baik dari persepsi publik terhadap penegakan hukum di Indonesia. Berdasarkan survei Indonesia Political Opinion (IPO), sebanyak 56% publik menyatakan buruk, sangat buruk 8%, baik 29%, dan menilai sangat baik hanya 7%.

Beberapa faktor yang memengaruhi publik atas penilaian tersebut adalah pemberantasan korupsi 62%, independensi penegak hukum 56%, kebebasan berpendapat 52%, kualitas kebijakan 48%. dan lain-lain 36%.

"Menurut publik, penegakan hukum ini adalah sektor yang paling dianggap buruk dari sektor yang lain," ujar Direktur Eksekutif IPO Dedi Kurnia Syah saat memaparkan hasil survei, Kamis (28/10).

Terkait pengaruh kebijakan, Dedi menyinggung revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK) dan pengesahan UU Cipta Kerja yang ditengarai memengaruhi persepsi masyarakat atas penegakan hukum.

"Jadi dua ini menurut saya, termasuk karena dipengaruhi juga oleh faktor opini yang berkembang di masyarakat, kemudian memengaruhi secara umum bagi persepsi publik yang di luar sana," jelasnya.

Sementara terkait kinerja lembaga atau badan negara selain kepresidenan, dalam satu tahun ke belakang, mayoritas responden atau 86% menilai TNI berkinerja baik. Berikutnya, Basarnas 84%, BNPB 79%, Mahkamah Konstitusi 74%, Komnas HAM 68%, LIPI 65%. dan KPK anjlok di posisi ketujuh dengan 59%.

Terburuk, Polri berada di peringkat paling atas dengan 78% responden, DPR 75%, Kejaksaan Agung 69%, Komisi Pemilihan Umum (KPU) 52%, DPD 51%, Badan Pusat Statistik (BPS) 45%, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) 43%, dan Badan Narkotika Nasional (BNN) 30%.

"Ini sedih, tapi faktanya begitu. Artinya anggapan publik menyatakan bahwa polisi yang seharusnya diharapkan untuk baik justru malah paling dianggap berkinerja buruk," ucapnya.

Politikus Partai Keadilan Sejahtera atau PKS, Mardani Ali Sera, mengaku menerima apabila DPR masuk kategori di lembaga yang kinerjanya terburuk. Sebagai anggota Komisi II, dia menyebut hasil tersebut menjadi catatan tersendiri.

"Yang buruk, tentu DPR, kepolisian, ini menjadi catatan. Buat DPR saya agak setuju dengan UU Cipta Kerja yang berantakan kemarin," katanya.

Survei IPO berlangsung pada 12-23 Oktober 2020 di seluruh Indonesia. Metode purposive sampling terhadap 170 opinion leader, terdiri dari peneliti universitas, lembaga penelitian mandiri, dan asosiasi ilmuwan sosial atau perguruan tinggi. Untuk survei terhadap massa pemilih nasional dilakukan dengan metode multistage random sampling terhadap 1.200 responden dengan margin of error 2,9% dengan tingkat kepercayaan 95%.