Komitmen warga negara Indonesia terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 dinilai sangat tinggi. Berdasarkan survei Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) Saidiman Ahmad, sebesar 82% responden menganggap Pancasila merupakan rumusan terbaik dan tidak boleh diubah atas alasan apapun.
Lalu, 10% responden menilai Pancasila buatan manusia yang mungkin ada kekurangannya; 2% responden berpendapat sebagian besar isi Pancasila harus diubah; 1% responden menganggap beberapa sila perlu diubah dan dihapus; sisanya 5% menjawab tidak tahu.
Kemudian, 77% responden menyatakan negara dan pemerintah tidak boleh dijalankan hanya merujuk satu ajaran, yaitu Islam. Namun, perlu kesamaan di antara berbagai agama, sebagaimana tercermin dalam pancasila dan UUD 1945.
Di sisi lain, terdapat 16% responden setuju negara harus dijalankan sesuai ajaran Islam. Sisanya, 7% memilih tidak tahun.
Peneliti SMRC, Saidiman Ahmad, mengungkapkan, komitmen terhadap negara dan pemerintah yang menjalankan Pancasila cukup tinggi dan stabil dalam tiga tahun terakhir.
Bahkan, menguat dalam tujuh tahun terakhir. "Kalau dibandingkan pada 2014, ada 57% yang menyatakan bahwa negara dan pemerintah tidak boleh dijalankan hanya menurut satu ajaran saja, yaitu Islam. Yang setuju negara dan pemerintah dijalankan hanya satu ajaran saja, yaitu Islam (mencapai) 26%," ucapnya dalam diskusi virtual, Jumat (1/10).
"Ada peningkatan dukungan pemerintah harus dijalankan berdasar Pancasila dan UUD yang mana tidak didasarkan pada satu agama saja."
Survei tersebut melibatkan warga negara Indonesia dengan usia 17 tahun atau lebih. Dari populasi tersebut, 1.220 responden dipilih secara random dengan menggunakan multistage random sampling.
Respons rate atau respon yang dapat diwawancarai secara valid sebesar 80% atau 981 responden. Sementara itu, margin of error dengan ukuran sample tersebut diperkirakan sebesar kurang lebih 3,19% pada tingkat kepercayaan 95%. Responden yang terpilih didatangi secara langsung tatap muka pada 15-21 September 2021.