Tak ada akses penyeberangan, warga Lenteng Agung butuh JPO

Anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta Dedi Supriadi mengatakan, warga kelurahan Lenteng Agung dan masyarakat yang sehari-hari melintas di Jalan Raya Lenteng Agung Jakarta Selatan membutuhkan Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) yang melintasi rel kereta api rute Jakarta-Bogor.

Menurutnya, ketiadaan JPO membuat masyarakat mesti membayar ke PT KAI atau KCJ bila hendak melintas ke seberang jalan karena mesti melalui stasiun kereta api.

"Warga meminta agar dibuatkan JPO," kata Dedi di Jakarta, Rabu (15/7).

Dedi yang juga anggota Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) menjelaskan, keberadaan JPO di antara Universitas Pancasila dan Stasiun Lenteng Agung sudah lama diharapkan warga, karena pejalan kaki tidak lagi punya akses menyeberang rel kereta api kecuali di pintu masuk stasiun KA Universitas Pancasila yang mewajibkan mereka untuk membayar menggunakan uang elektronik. 

"Tidak adil tentunya bila hanya untuk menyeberang, pejalan kaki dipungut bayaran dengan tarif menaiki KRL," kata dia. 

Ia meminta Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Dinas Bina Marga dapat segera membangunkan JPO karena perlintasan jalan raya dan kereta juga lebih  berisiko daripada JPO. Dedi juga menilai perlintasan tersebut sangat ramai karena selain warga, mahasiswa dan pelajar juga banyak yang butuh akses menyeberang Jalan Lenteng Agung Raya.

"Memang sedang ada penghematan di era pandemi ini, tetapi sebaiknya Pemprov DKI memberi prioritas untuk hal terkait keselamatan transportasi," tuturnya.