Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Jawa Timur tak ingin kerusuhan pascapemilu pada 21-22 Mei 2019 di Jakarta kembali terulang. Apalagi, saat ini ada sidang gugatan Mahkamah Konstitusi yang dilayangkan oleh kubu Prabowo-Sandi.
Forkopimda mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk menolak terjadinya kerusuhan dan terus membangkitkan kembali semangat persatuan dan kesatuan antar anak bangsa.
Forkopimda Jatim ini terdiri dari Kapolda Jatim Irjen Pol Luki Hermawan, Pangdam V Brawijaya Mayjen TNI Wisnoe Prasetja Boedi, Kejati Jatim Sunarta, Pangkoarmada II Laksda TNI Mintoro Yulianto. Bertempat di Monumen Polri, dan seluruh elemen TNI-Polri Forkopimda sepakat Deklarasi Jatim Bersatu untuk Indonesia Damai.
Sebelum acara deklarasi damai dimulai, Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa bersama Forkopimda lainnya mengajak masyarakat yang hadir di car free day untuk ikut bergabung berolah raga.
"Hari ini hari Minggu, warga Jatim ayo tetap bersatu. Hari ini kita olah raga pagi, warga Jatim tetap jaga NKRI," pintanya, Minggu (16/6).
Gubernur Khofifah mengajak semua pihak untuk selalu menguatkan komitmennya menolak kerusuhan dan menciptakan kedamaian di mana saja. Menurutnya, keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) merupakan harga mati yang tidak bisa ditawar lagi.
"Mari kita komitmen untuk senantiasa menolak kerusuhan. Mari bersama-sama pekikkan 'kerusuhan, no!, kedamaian yes! dan NKRI harga mati'. Semoga komitmen ini diijabah oleh Allah SWT," tegasnya.
Suasana yang aman dan kondusif di Jatim diharapkan terus terjaga. Khofifah mendoakan pihak yang ingin berbuat kerusuhan di Jatim diteduhkan hatinya oleh Allah SWT.
Semua pihak harus dapat meningkatkan dan membangun produktivitas di Jatim. Caranya, dengan menolak segala kerusuhan dalam bentuk apapun.
Khofifah meminta masyarakat agar berkaca dengan konflik di luar negeri. Konflik berkepanjangan berawal dari kerusuhan yang dibiarkan. Akibatnya konflik sosial menjadi luas, politik dan masyarakat.
Pembiaran konflik yang diawali oleh kerusuhan dapat membenturkan elemen elemen strategis di manca negara. Belajar dari pengalaman konflik sosial di banyak negara itulah, masyarakat harus bisa menjaga Indonesia dengan menjaga kerukunan, persatuan dan kesatuan. Sekecil apapun kerusuhannya, Khofifah meminta agar saling mencoba melakukan upaya preventif.
"Kita tidak setuju adanya kerusuhan. Proses demokrasi adalah ruang yang dibuka oleh konstitusi kita, demokrasi yang disampaikan harus lewat cara yang santun, proporsional, dengan menjaga hak-hak dari elemen yang lain," ujarnya.
Sementara Kapolda Jatim Irjen Pol Luki Hermawan mengatakan, bahwa kegiatan ini merupakan salah satu rangkaian kegiatan dalam rangka Hari Bhayangkara ke-73. Acara ini juga digelar untuk menghadapi isu yang berkembang dengan menolak kerusuhan dan deklarasi damai.
Kegiatan ini dilakukan diseluruh kabupaten/kota se Jatim. Seluruh Forkopimda di seluruh Jatim baik aparat pemerintah maupun TNI-Polri.
"Kami mengucapkan terima kasih kepada Ibu Gubernur yang telah mendukung langkah TNI-Polri sehingga masyarakat Jatim memahami untuk menolak kerusuhan untuk mewujudkan Indonesia damai," ujarnya.
Sementara itu, Pangdam V Brawijaya Mayjen TNI Wisnoe Prasetja Boedi mengatakan, bahwa semua pihak memiliki kewajiban dalam menjaga keamanan dan ketertiban. Minimal tanggung jawab tersebut datang dari dirinya sendiri.
"Semua berkewajiban untuk menciptakan keamanan dengan cara menjaga rumah tempat tinggalnya sendiri. Terlebih berita bohong atau hoax yang tidak bermanfaat harus di hilangkan dan tidak boleh disebarkan sembarangan," pungkasnya.
