Sebanyak 32 saksi diperiksa penyidik dari Satuan Reskrim Polres Mimika, Papua. Pemeriksaan tersebut dilakukan terkait kasus dugaan korupsi dana monitoring dan evaluasi Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Mimika pada tahun anggaran 2016-2017.
Kasat Reskrim Polres Mimika AKP I Gusti Agung Ananta Pratama di Timika, mengatakan puluhan saksi yang diperiksa itu terdiri atas para kepala distrik atau camat, staf Bappeda Mimika, juga masyarakat yang terkait langsung dengan kegiatan tersebut.
“Pengumpulan bahan keterangan dan barang bukti lainnya masih terus kami lakukan. Intinya proses penyelidikan masih terus berjalan untuk membuat terang tindak pidana ini," kata Gusti Ananta di Mimika, Papua, pada Selasa, (6/11).
Dalam mengungkap kasus ini, kata Gusti, pihaknya meminta bantuan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Papua untuk melakukan audit investigasi atas kasus dugaan korupsi dana monitoring dan evaluasi (monev) di Bappeda Mimika tersebut.
"Proses audit oleh BPKP sedang berjalan untuk menentukan berapa kerugian negara dalam kegiatan itu," ujarnya.
Diketahui, kegiatan monev proyek-proyek fisik dan nonfisik di lingkungan Bappeda Mimika tahun anggaran 2016-2017 ditaksir menelan dana lebih dari Rp1 miliar. Polisi mencurigai ada ketidakberesan dalam kegiatan tersebut.
Pasalnya, terdapat penggelembungan biaya transportasi dan laporan fiktif lainnya, seperti kegiatan monev yang seharusnya dilakukan dua kali dalam setahun, namun pada faktanya hanya dilakukan satu kali.
Selain meminta audit investigasi BPKP Papua, penyidik Polres Mimika juga telah berkoordinasi dengan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) Inspektorat Daerah Mimika.
Kapolres Mimika, AKBP Agung Marlianto, menegaskan proses pengusutan berbagai kasus korupsi yang dilakukan jajarannya bukan bermaksud mencari-cari kesalahan para pejabat, tetapi demi menyelamatkan anggaran negara agar tidak disalahgunakan oleh oknum.
"Tolong masalah anggaran ini dilaksanakan sungguh-sungguh. Kalau ada penyelewengan dan ada laporan dari masyarakat pasti kami tindak lanjuti," kata AKBP Agung.
Kapolres juga meminta dukungan dan kerja sama dari semua pihak terkait pengelolaan dana monev Bappeda Mimika agar pengusutan kasus tersebut bisa terang-benderang.
"Ketika kami meminta data-data terkait pelaksanaan kegiatan itu, tolong segera diberikan. Kami tidak akan memberikan ruang sedikitpun bagi siapapun untuk menghilangkan barang bukti ataupun mencari justifikasi terhadap perbuatan yang mereka lakukan untuk menyelewengkan anggaran negara," kata AKBP Agung. (Ant)
