Temui masyarakat Dayak, Ketum GP Ansor singgung khilafah

Gerakan Pemuda (GP) Ansor bertermu pimpinan masyarakat adat Dayak yang tergabung dalam Dayak International Organization (DIO) dan Majelis Hakim Adat Dayak Nasional (MHDN), di Markas GP Ansor di Kawasan Kramat, Jakarta, Kamis (16/7).

Ketua Umum GP Ansor Yaqut Cholil Qoumas mengaku senang menyambut masyarakat Dayak karena mau berkolaborasi dengan Ansor untuk bersama-sama mengawal pelaksanaan Pancasila.

"Ada banyak tantangan berat pelaksanaan Pancasila ke depan, sehingga kita butuhkan kolaborasi yang lebih luas dari berbagai elemen bangsa,” jelas Yaqut dalam keterangannya.

Menurut Yaqut, tantangan terbesar saat ini adalah masih adanya kelompok masyarakat yang nyata-nyata ingin mendirikan khilafah Islamiyah. Dia menegaskan siap melawan siapapun yang mengganggu negara Pancasila.

Untuk itu, kata Yaqut, GP Ansor sangat mengapresiasi sikap yang ditunjukkan masyarakat Dayak. 

“Mereka ingin mendirikan khilafah Islamiyah, kami juga Muslim, tapi bagi kami negara Indonesia sudah final dan Pancasila merupakan dasar negara. Kita lawan kelompok seperti itu. Tapi, kita tidak bisa sendiri-sendiri. Kita harus terus menjalin kerja sama dengan kelompok lain untuk memperkuat pelaksanaan Pancasila,” bebernya.

Anggota DPR RI ini menegaskan, perbedaan dan keberagaman Indonesia merupakan kodrat Bangsa Indonesia, sehingga negara ini harus memastikan semua warga negara memiliki hak yang sama sebagai warga negara. 

“Misalnya, kita hanya memiliki enam agama yang diakui negara, tapi jangan lupa ada banyak agama lokal yang tidak boleh diabaikan negara,” katanya.

Tantangan lain, kata Yaqut, masih adanya beberapa produk perundangan yang dalam implementasinya justru melemahkan Pancasila. Untuk itu, perlu upaya untuk mengembalikan semua produk perundangan kembali kepada semangat nilai Pancasila.

“Contoh saja, UU Minerba. Itu membuka peluang seluasnya untuk korporasi besar mengambil keuntungan sebesar-besarnya dari kekayaan alam. Keadilan sosial, masa hanya untuk konglomerasi. Hal-hal seperti ini harus kita perbaiki,” tegasnya.

Dalam praktek politik, kata Yaqut, sistem pemilihan umum langsung, juga harus diperbaiki lagi, karena kalau sesuai Pancasila sebenarnya musyawarah mufakat.

“Praktek politik uang dalam pemilihan umum. Berpolitik dengan mengedepankan politik identitas agama dan sebagainya, tentu merupakan tantangan bagi pelaksanaan Pancasila yang tidak ringan,” pungkasnya.