Ketua Umum PP Muhammadiyah, Haedar Nashir bertemu dengan Wakil Ketua Umum Dewan Masjid Indonesia, Komjen Pol Syafruddin Kamis, (5/7) di Gedung Pusat Dakwah Muhammadiyah. Pertemuan membahas tentang kondisi bangsa menjelang tahun politik.
Haedar menjelaskan bersama dengan Komjen Pol Syafruddin membahas tentang kemaslahatan umat dan persoalan kebangsaan untuk kemajuan Indonesia. Diskusi juga membahas terkait seringnya masjid menjadi sarana politik apalagi menjelang tahun politik saat ini.
PP Muhammadiyah pun mengajak masyarakat untuk tidak menjadikan masjid sebagai pusat politik praktis dan politisasi. Meski masjid merupakan tempat yang diperuntukan bagi masyarakat luas, namun pada tahun politik ini tidak seharusnya masjid digunakan sebagai sarana kepentingan politik.
“Biarpun masjid itu wahana semua orang dengan keragamannya tapi ketika menyangkut politik praktis kan pilihan politik kategoris. Ada ajakan untuk tidak pilih ini dan pilih itu," kata Haedar.
Makanya, Haedar mengimbau agar masjid tidak dijadikan tempat politisasi kepentingan politik. Sebaliknya, masjid harus menjadi pusat pencerdasan pendewasaan dan pendidikan politik yang mencerdaskan moral. Bagian ini kata Haedar, paling penting bagi masyarakat agar lebih sadar politik dan punya keadaban politik.
Permasalahan radikalisme juga menjadi salah satu bahasan dalam pertemuan di Kantor PP Muhammadiyah tersebut. Diakui Haedar adanya potensi besar bangsa maupun umat islam yang dapat dikapitalisasi salah satunya melalui masjid.
Lebih lanjut Hader mengatakan kalau masjid menjadi institusi ekonomi pendidikan dan kebudayaan yang bisa majukan umat bangsa. Sehingga diharapkan bisa mengatasi kesenjangan sosial yang sering jadi embrio benih radikalisme.
Senada dengan Haedar, Komjen Pol Syafruddin yang juga menjabat Wakil Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Wakapolri) menambahkan kalau masjid bukan hanya untuk tempat ibadah. Melainkan juga tempat pemberdayaan umat seperti tempat kajian, belajar, meningkatkan ekonomi, dan sebagai pusat wisata.