Termasuk oligarki, NU soroti 4 isu utama di Indonesia

Memasuki awal tahun 2020, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) memberikan empat catatan untuk pemerintah sebagai refleksi 2019. Pertama, ormas terbesar di Indonesia ini menyoroti keadilan sosial. Ketua PBNU Said Aqil Siroj menilai, tanpa bertumpu pada sila kelima Pancasila, pembangunan di Indonesia akan menjauh dan lepas dari semangat Pancasila.

Said mengingatkan agar seluruh pejabat publik menjadikan keadilan sosial sebagai menjadi titik tolak dan tujuan dari seluruh rancangan pembangunan nasional.

"Dalam agama Islam, keadilan merupakan intisari dari ajaran Islam tentang kemasyarakatan. Keadilan merupakan nilai suci yang tidak pandang bulu," kata Said dalam konferensi pers di Kantor PBNU, Jakarta, Kamis (2/1).

Selanjutnya, persoalan infrastruktur sosial. PBNU, mendorong agar pemerintah fokus menjalankan program pemerataan pembangunan. Namun, Said meminta agar pemerintah juga menghapus mata rantai ketimpangan sosial yang masih merebak di masyarakat.

Poin ketiga berkenaan bahaya oligarki. Menurut Said, selama Indonesia merdeka, pemerintah belum mampu melenyapkan ketimpangan ekonomi dan munculnya oligarki.

"Penyakit ini diwarisi turun-menurun setelah Indonesia merdeka. Ini terlihat dari langgengnya oligarki, yaitu penguasaan atas aset ekonomi oleh segelintir orang," sambungnya. 

Terakhir, PBNU menyoroti isu toleransi di Indonesia. Terlebih selama ini gangguan terhadap kebebasan menjalankan ajaran agama dan keyakinan masih sering terjadi. Karena itu, Said meminta aparat bertindak tegas terhadap kelompok intoleran yang melanggar hukum dan ketertiban sosial.

"Tanpa ketegasan aparat penegak hukum menindak aksi aksi vandalisme, negara akan kalah oleh kelompok yang menggunakan kekerasan untuk memaksakan pendapat," urainya.

Sementara dalam menghadapi 2020, pihaknya berharap pemerintah konsisten dalam melaksanakan program-program yang telah dirancang dalam upaya mengurangi ketimpangan sosial. Ia pun tak berkeberatan apabila pemerintah getol mengundang investor.

"Silakan undang investasi, namun kurangi ketimpangan. Jangan yang kaya semakin kaya yang miskin makin terpuruk. Perkuat basis sosial melalui proteksi dan pembangunan jaringan pengaman sosial yang produktif dan terarah. Jangan biarkan oligarki mengorganisir kebijakan," tegas dia.