PPAD sarankan gelar operasi militer terpadu di Papua

Ketua Umum Persatuan Purnawirawan TNI Angkatan Darat (PPAD), Letnan Jenderal (Purn), Kiki Syahnakri, menyarankan agar pemerintah melakukan operasi militer secara terpadu untuk menangani masalah kelompok kriminal bersenjata (KKB) di wilayah Papua.

“Menangani masalah di Papua, kami menyarankan agar para pemangku kepentingan menggunakan hati dan masyarakat, termasuk menggunakan operasi militer secara terpadu,” kata Kiki dalam konferensi pers di Gedung PPAD, Jakarta, Jumat (7/12).

Dia mengatakan, selama ini operasi militer yang pernah dilakukan di Indonesia seperti di Aceh dan penumpasan DII/ TII tidak pernah TNI menyebutnya sebagai Daerah Operasi Militer (DOM). Namun karena akar masalah di Papua adalah persoalan keadilan sosial, maka operasi militer tersebut harus dilakukan secara terpadu dengan melibatkan semua pemangku kepentingan.

"Jangan dikira operasi militer hanya tembak-tembakan di lapangan ya, karena menumpas mereka bukan hanya fisik. Beberapa pengalaman TNI menumpas gerombolan bersenjata tidak selesai ketika kelompok bersenjata itu tewas, namun selesai di meja perundingan," ujarnya.

Selanjutnya terkait kelompok yang melakukan serangkaian aksi teror itu, Kiki menilai, tak perlu lagi menyebut mereka Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB). Mereka lebih pantas disebut Gerombolan Separatis Bersenjata Organisasi Papua Merdeka (GSB-OPM). Sebab, aksi mereka sudah jelas bertujuan memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Selain operasi militer, Kiki menyarankan kepada pemerintah untuk mengevaluasi kinerja intelijen di Papua secara menyeluruh dan komprehensif. Alasannya, fungsi intelijen tidak berjalan baik, sehingga mengakibatkan terjadinya penembakan terhadap puluhan pekerja proyek Trans-Papua di Distrik Yigi, Kabupaten Nduga, Papua.

Dia menilai, seharusnya intelijen mewaspadai adanya gerakan separatis di Papua terutama ketika tanggal 1 Desember. Sebab, tanggal tersebut Hari Ulang Tahun (HUT) Organisasi Papua Merdeka (OPM). 

"Tanggal 1 Desember itu adalah, HUT OPM, masa intelijen tidak ada peringatannya untuk mewaspadai itu," ujarnya.

Kiki juga meminta pemerintah mengevaluasi secara menyeluruh terkait penanganan keamanan di Papua menyangkut masalah manajemen operasi TNI-Polri seperti sistem intelijen, taktis, koordinasi, teritorial.

"Saya tidak tahu kinerja intelijen di Papua seperti apa, sehingga kami sarankan dievaluasi secara komprehensif dan menyeluruh," katanya.