Aktivis HAM: Tewasnya 12 warga sipil di Wamena merupakan pelanggaran HAM berat

Aktivis Hak Asasi Manusia (HAM) asal Papua Natalius Pigai mempertanyakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang diam terkait tewasnya 12 warga sipil dalam kerusuhan di Sinakma, Distrik Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Pegunungan Bintang, Papua.

Mengutip tautan berita asing yang menuliskan dugaan keterlibatan aparat, Natalius menyebut, kerusuhan di Wamena merupakan sebuah pelanggaran HAM berat yang melibatkan aktor negara.

"Laporan Jeck Brook atas Pembantaian 12 Warga Sipil 23 Pebruari di Wamena Papua. "Rakyat dibantai seperti hewan oleh aktor negara". "Jokowi Diam 1000 bahasa sebuah persetujuan yg tidak diucapkan," ujar Natalius Pigai dalam tautan di akun Twitternya, @NataliusPigai2, seperti dikutip pada Selasa (28/2).

Dalam twit lainnya, eks-Komisoner Komnas HAM ini, mendorong warga untuk melaporkan tragedi tewasnya 12 warga sipil ke Komnas HAM. Pangkalnya, kata Natalius, hal itu merupakan sebuah pelanggaran HAM berat.

"Saya minta rakyat tidak usah buat laporan ke kepolisian karena bukan pidana biasa. Harus Lapor ke Komnas HAM RI untuk penyelidikan HAM berat," katanya.

Natalius memastikan bahwa oknum TNI juga terlibat dalam kasus tersebut. Hal itu berdasarkan video yang memperlihatkan adanya anggota TNI menembakan senjata api ke arah warga. Dia pun menilai tragedi Wamena merupakan sebuah kejahatan aktor negara

"Tragedi Wamena 23 Februari 2023. Kejahatan negara adalah kejahatan kemanusiaan pelanggaran HAM berat," katanya.

"Saya tegas katakan TNI juga ikut terlihat jika dilihat dari video," imbuhnya saat dikonfirmasi Alinea.id lebih lanjut.

Di sisi lain, Natalius juga mendukung Pangdam XVII/Cenderawasih Mayjen TNI Muhammad Saleh Mustafa yang berjanji akan mengusut keterlibatan anak buahnya.

Kendati menepis tidak ada prajurit yang terlibat dalam kerusuhan di Sinakma, Muhammad sebelumnya mengatakan, bila ada anggota TNI yang terlibat di Sinakma akan diproses sesuai dengan hukum.

"Harus (diusut). HAM berat," tegas dia.