Isu pembangunan smart city kembali diangkat pemerintah, dalam hal ini Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Arie Setiadi yang disampaikan pada Jumat (3/11) dalam dialog Forum Merdeka Barat 9 (FMB9).
Budi Arie menyebut, pemerintah telah menargetkan pembangunan 100 smart city. Oleh karena itu, Menkominfo menyatakan, pemerintah telah menyiapkan Peta Jalan Digital sebagai pedoman strategis untuk membangun smart city di Indonesia.
Peta Jalan Digital yang dimaksud adalah, pertama, penyediaan infrastruktur di sektor Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK). Kedua, pengelolaan spektrum frekuensi, standar perangkat dan layanan publik. Ketiga, menetapkan standar perangkat TIK dan layanan publik yang kompatibel dengan teknologi digital.
Keberadaan Peta Jalan Digital itu dinilai penting. Apalagi sebenarnya, gerakan pembentukan 100 smart city telah dicanangkan sejak beberapa tahu lalu. Bahkan Kemkominfo dan Bappenas menyebutkan, pada 2017, ada 25 kota dan kabupaten di Indonesia yang merintis smart city.
25 kota dan kabupaten tersebut adalah, Kota Jambi, Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Siak, Kabupaten Banyuasin, Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan, Kabupaten Purwakarta, Kota Bandung, Kota Bekasi, Kota Bogor, Kota Cirebon, Kota Sukabumi, Kabupaten Sleman, Kota Semarang, Kabupaten Banyuwangi, Kabupaten Bojonegoro, Kabupaten Gresik, Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Badung, Kota Singkawang, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kota Samarinda, Kota Makassar, Kota Tomohon, dan Kabupaten Mimika.
Dan hingga April 2022, sudah ada 191 pemerintah daerah (pemda) kabupaten dan kota yang telah bergabung dengan Gerakan Menuju Smart City. Tetapi sayangnya, kabar lebih lanjut seperti apa perkembangan kota dan kabupaten tersebut merintis smart city sangat minim. Sehingga, paramater keberhasilannya hanya dilihat dari hasil survei lembaga asing. Salah satunya adalah daftar Smart City Index (SCI) 2023 atau daftar indeks kota pintar di dunia. Di mana, Indonesia hanya menyumbang tiga daerah saja dalam daftar SCI tersebut.
Masih minimnya kota dan kabupaten yang berhasil membangun smart city, ternyata bisa dimaklumi. Pakar smart city dari ITB Suhono S Supangkat mengatakan, untuk membangun smart city yang ideal tidak mudah. Pasalnya, membutuhkan political will dari kepala daerah, dana yang tidak sedikit, dan sumber daya manusia, agar suatu daerah menerapkan smart city.
Kendati sebenarnya, kepala daerah di sejumlah daerah sangat tertarik mengembangkan smart city di daerahnya. Hanya saja, mereka masih terkendala oleh pendanaan. Pasalnya, untuk membangun kota atau kabupaten dengan konsep smart city yang ideal, membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Padahal, pemda memiliki keterbatasan anggaran.
"Butuh perencanaan. Bagaimana pelaksanaanya dan pembiayaannya. Juga perlu tujuan, strategi, dan program. Lantas apakah itu bakal konsisten dijalankan? Itu juga menjadi tantangannya!" kata pakar smart city dari ITB Suhono S Supangkat, saat dihubungi Alinea.id, Sabtu (4/11).
Selain itu, masih ada kecenderungan salah persepsi di sejumlah daerah mengenai konsep smart city. Di mana, konsep smart city masih hanya dikaitkan dengan aplikasi dan command centre. Padahal idealnya, kerangka smart city mencakup pada smart governance, smart economy, smart mobility, smart environment, smart people, dan smart living.
Smart city memaksimalkan pemanfaatan teknologi. Dalam memberikan peningkatan pelayanan publik yang menunjang peningkatan kualitas hidup seluruh warga masyarakat. Termasuk juga mengakselerasikan potensi di masing-masing daerah.
Makanya, Suhono memandang, masih banyak pemerintah daerah yang membutuhkan literasi soal itu. Agar pemerintah daerah dan masyarakat di daerah siap untuk merealisasikan serta melaksanakan konsep smart city yang ideal.
"Smart city ini bukan hanya teknologi, tetapi juga soal tata kelola serta budaya orang. Itu semua jadi tantangan yang harus diselesaikan," ucap dia.
3 daerah Indonesia masuk Smart City Index (SCI) 2023
Pada awal April 2023, IMD World Competitiveness Center merilis daftar Smart City Index (SCI) 2023 atau daftar indeks kota pintar di dunia. Dari total 141 kota dari seluruh dunia yang diteliti, tiga kota di Indonesia masuk ke dalam daftar tersebut, yaitu DKI Jakarta, Medan dan Makassar.
Jakarta dan Medan berada dalam daftar, karena dianggap mampu memenuhi kebutuhan sanitasi dasar daerah miskin, memiliki layanan daur ulang yang memuaskan, memiliki fasilitas transportasi publik yang baik, mempermudah layanan akses informasi pemerintah daerah, hingga memiliki fasilitas pelayanan kesehatan yang memuaskan.
Sementara Makassar memiliki rapor baru untuk beberapa area, seperti akses informasi terhadap keputusan pemerintah daerah, kemampuan mengatur janji temu medis secara daring, dan kemudahan penggunaan angkutan umum.
Kendati begitu, SCI memberikan beberapa catatan khusus terhadap Jakarta soal prioritas yang perlu diperhatikan, di antarnya perlu lebih memperhatikan polusi udara, kemacetan, dan korupsi.
Sedangkan yang perlu diperhatikan Medan dan Makassar di antaranya berupa pengangguran, kemacetan jalan, dan korupsi.
