close icon
Scroll ke atas untuk melanjutkan
Dua saksi ahli dari pihak pemohon diambil sumpahnya saat sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) presiden dan wakil presiden di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Rabu (19/6)./ Antara Foto
icon caption
Dua saksi ahli dari pihak pemohon diambil sumpahnya saat sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) presiden dan wakil presiden di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Rabu (19/6)./ Antara Foto
Nasional
Rabu, 19 Juni 2019 10:26

Tim Prabowo-Sandi hadirkan dua saksi ahli di sidang MK

Selain dua ahli, pemohon juga menghadirkan 15 orang saksi di sidang MK.
swipe

Tim kuasa hukum Prabowo-Sandi menghadirkan dua orang ahli dalam sidang lanjutan sengketa hasil Pilpres 2019 di Mahkamah Konstitusi (MK).

"Ada dua ahli yang dihadirkan oleh pemohon, atas nama Jaswar Koto dan Soegianto Sulistiono," ujar Ketua Majelis Hakim Konstitusi Anwar Usman, ketika membacakan nama-nama saksi fakta dan ahli dalam persidangan di Gedung Mahkamah Konstitusi Jakarta, Rabu (19/6).

Pemohon juga menghadirkan 15 orang saksi yang akan memberikan keterangan dalam persidangan.

Di antara 15 saksi fakta yang dihadirkan, dua di antaranya adalah Mantan Sekretaris Kementerian BUMN Muhammad Said Didu dan Direktur Kantor Hukum dan HAM Lokataru, Haris Azhar. Meski demikian, tim hukum calon presiden dan wakil presiden nomor urut 02 telah menyiapkan saksi cadangan.

"Jumlah saksi sesuai dengan permintaan Mahkamah sudah disiapkan, tapi kami siapkan cadangan, mereka belum pernah ke Mahkamah. Just in case ada masalah, jadi sudah kami substitusikan," ujar kuasa hukum tim Prabowo-Sandi, Bambang Widjojanto.

Setelah sidang dibuka, seluruh saksi dan ahli disumpah sesuai keyakinan masing-masing. Mahkamah kemudian memastikan data pribadi saksi dan ahli yang dihadirkan sesuai kartu identitas masing-masing.

Sidang sengketa pilpres ini dimohonkan oleh pasangan Prabowo Subiyanto dan Sandiaga Salahuddin Uno yang diregister oleh MK dengan nomor 01/PHPU-PRES/XVII/2019.

Pihak Prabowo-Sandi mengajukan permohonan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) atas adanya dugaan kecurangan terstruktur, sistematis, dan masif (TSM) selama proses dan pelaksanaan Pilpres 2019. (Ant)

img
Gema Trisna Yudha
Reporter
img
Gema Trisna Yudha
Editor

Untuk informasi menarik lainnya,
follow akun media sosial Alinea.id

Bagikan :
×
cari
bagikan