Anggota DPRD Komisi A Fraksi PDIP Agustina Hermanto atau lebih dikenal dengan Tina Toon, mengingatkan Pemprov DKI Jakarta untuk lebih berhati-hati dalam mengunggah data anggaran.
Hal ini lantaran data anggaran dalam rancangan Kebijakan Umum Anggaran-Plafon Prioritas Anggaran (KUA-PPAS) 2020 yang sempat terunggah di website apbd.jakarta.go.id, menjadi sorotan setelah ditemukan sejumlah anggaran bernilai fantastis.
"Untuk Bappeda (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah), mohon untuk input info ke publik itu jangan main-main. Maksudnya, itu kan inputan, oke kita bilang sementara, tapi once itu keluar di publik, keluar di media, itu langsung, apalagi kalau sudah viral, itu bisa jadi liar," ujar Tina Toon, dalam rapat paripurna yang digelar oleh Komisi A DPRD DKI bersama Bappeda dan SPKD lainnya, di Gedung DPRD DKI Jakarta, Kamis (31/10).
Menurutnya, hal ini penting untuk menjaga kehormatan atau marwah Pemprov maupun DPRD DKI, agar tetap mendapat kepercayaan dari publik. Tina menyayangkan bocornya anggaran dalam rancangan KUA-PPAS, yang menimbulkan opini liar di masyarakat. Dia mengingatkan agar hal ini tidak kembali terjadi,
Menurutnya, Pemprov DKI seharusnya dapat memberikan penjelasan cepat kepada masyarakat, ihwal data anggaran KUA-PPAS yang saat ini menjadi sorotan. Terutama soal nilai anggaran yang masih bersifat sementara, dan belum dibahas hingga detail komponennya.
Tina pun meminta kepada seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), untuk memberi tanda khusus dan keterangan pada rancangan anggaran. Hal ini untuk memudahkan dewan melakukan pembahasan dan memberikan koreksi.
"Misal, Diskominfotik (Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik) itu kemarin anggarannya ada Rp90 miliar sampai ratusan miliar. Anggaran-anggaran besar itu kita perlu di bold atau diapain kek, supaya betul-betul kita bisa fokus di situ, dengan keterangan," kata dia.
Selain itu, para SKPD diingatkan untuk memberikan keterangan prioritas pada rancangan anggaran. Kemudian juga memberikan keterangan untuk anggaran yang ditambah atau dikurangi dengan nilai besar, bahkan dihilangkan.
Sejumlah data anggaran KUA-PPAS 2020 milik Pemprov DKI Jakarta, mendapat sorotan setelah diungkap politikus PSI William Aditya Sarana. Dalam rancangan KUA-PPAS tersebut, terdapat sejumlah anggaran yang dinilai janggal karena bernilai fantastis.
Anggaran yang menjadi sorotan, di antaranya adalah anggaran pengadaan lem aibon senilai Rp82,8 miliar. Selain itu, ada juga pengadaan bolpoin yang dianggarkan dengan nilai Rp123,8 miliar.