Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melaporkan posisi Indonesia di peringkat 8 dari 20 negara G20 dalam konteks inflasi terendah. Sementara di tingkat ASEAN, Indonesia berada di peringkat 6 tingkat inflasi terendah, sedangkan berdasarkan data tradingeconomics.com per 2 Mei 2023 tingkat inflasi Indonesia berada di peringkat 145 dari 186 negara di dunia.
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mengatakan, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) angka inflasi pada bulan April 2023 sebesar 4,33%. Angka ini menurun dibanding bulan sebelumnya sebesar 4,97%.
“Alhamdulillah meskipun terjadi kenaikan untuk month to month atau bulan per bulan 0,33%, ini terjadi karena musiman, terjadi karena perayaan tadi, namun dari year to year ini hasilnya cukup menggembirakan,” katanya dalam keterangan, Sabtu (5/5).
Dalam kesempatan itu, ia mengajak daerah-daerah dengan kondisi inflasi rendah agar dapat menjaga capaiannya tersebut dan terus memastikan angka inflasi tetap terkendali. Sedangkan daerah dengan angka inflasi tinggi didorong agar melakukan evaluasi serta melakukan terobosan dan inovasi sehingga dapat terkendali.
Berdasarkan data yang dihimpun dari rilis BPS per 2 Mei 2023, diketahui sejumlah daerah baik dari provinsi, kabupaten, dan kota mengalami kondisi inflasi dengan angka yang rendah. Untuk inflasi terendah tingkat provinsi yakni Sulawesi Barat, Kepulauan Bangka Belitung, Gorontalo, DKI Jakarta, dan Banten.
Sementara untuk tingkat kabupaten yakni Kabupaten Mamuju, Bulukumba, Sintang, Indragiri Hilir, dan Merauke. Adapun kota dengan inflasi terendah yaitu Pangkal Pinang, Gunungsitoli, Jayapura, Gorontalo, dan Tangerang.
Untuk daerah dengan posisi inflasi tertinggi di tingkat provinsi yaitu Maluku Utara, Kalimantan Selatan, Jawa Timur, Sulawesi Utara, dan Sumatera Barat. Inflasi tertinggi untuk kabupaten yakni Kotabaru, Sumenep, Sikka, Mimika, dan Banggai. Untuk tingkat kota yaitu Tual, Surabaya, Ternate, Kendari, dan Kotamobagu.
“(Untuk daerah dengan inflasi tinggi) silakan (melakukan pengendalian inflasi) dengan segala inovasinya. Dan dengan dukungan dari pemerintah pusat kami siap untuk (membantu daerah agar) lebih bisa mengendalikan,” ujarnya.
Menurutnya, pengendalian inflasi secara tidak langsung telah memberikan dampak positif terhadap pengendalian harga pokok. Ini terbukti dengan tidak adanya panic buying pada momen ramadan dan lebaran beberapa waktu lalu.
“Angka inflasi yang 4,33% yang itu diakui oleh dunia, Indonesia bisa mengendalikan harga barang dan jasa. Dan kita rasakan sebetulnya pada saat ramadan dan lain-lain kemarin relatif terkendali. Sekali lagi, tidak terjadi rush, panic buying,” ucapnya.
Mantan Kapolri ini menilai, kepercayaan masyarakat yang tergolong rendah terhadap upaya pengendalian harga pokok diduga terjadi karena dinamika naik-turunnya harga di daerah. Untuk itulah daerah perlu menyikapinya dengan memberikan sosialisasi secara masif.
