Tentara Nasional Indonesia (TNI) memastikan adanya potensi pemecatan bagi para prajuritnya yang terlibat dan menjadi tersangka dalam kasus pembunuhan serta mutilasi empat Warga Nduga di Kabupaten Mimika. Semua proses yang berjalan akan dilakukan secara terbuka.
Pangdam XVII/Cenderawasih, Mayjen TNI Muhammad Saleh Mustafa mengatakan, salah satu proses terbuka yang dijalankan adalah persidangan. Namun, persidangan itu juga belum diketahui apakah akan digelar di Oditurat Jayapura atau Makassar.
“Semua terbuka, tidak ada yang ditutup-tutupi, sesuai dengan pasal yang disangkakan itu. Dan bahkan kalau di hukum militer itu, ada pemberatan lagi. Kemungkinan para tersangka dari oknum TNI ini akan dipecat tidak dengan hormat,” kata Saleh Mustafa dalam keterangan, Senin (5/9).
Ia mengatakan, kedua pelaku yang terlibat dalam kasus itu kini sedang diperiksa lagi oleh penyidik. Kedua pelaku adalah Pratu AP dan Prada Y.
Mereka terlibat bersama dengan enam orang lainnya yang ditetapkan sebagai pelaku mutilasi. Mereka adalah Mayor Inf HFD, Kapten DK, Pratu PR, Pratu ROM, Pratu RAS, dan Pratu RP.
“Dalam hal ini ikut dalam perencanaan dan menikmati hasil rampokan dari para korban,” ujarnya.
Pekan lalu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) memerintahkan Panglima TNI, Jenderal Andika Perkasa, turut mengawal aparat dalam mengusut kasus pembunuhan disertai mutilasi empat warga Mimika, Papua. Pangkalnya, para pelakunya adalah militer.
"Saya telah perintahkan kepada Panglima TNI untuk membantu proses hukum yang juga telah dilakukan oleh kepolisian, tapi di-backup oleh TNI," katanya di Papua, Rabu (31/8).
Sementara, Anggota Komisi I DPR, Effendi Simbolon meminta pemerintah membentuk tim khusus untuk mengusut kasus mutilasi empat warga sipil di Timika, Papua. Menurut politikus PDIP ini, kasus tersebut merupakan pelanggaran berat serius, bahkan melebihi kasus pembunuhan Brigadir Yosua Hutabarat yang melibatkan Irjen Ferdy Sambo.
"Kasus mutilasi sangat serius, ini kita dipermalukan, bukan cuma kombatan yang dihantam, tapi warga sipil dimutilasi, dan ini lebih hebat dari peristiwa Sambo, tentara mutilasi orang sipil bu, luar biasa," kata Effendi saat rapat kerja dengan Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno Marsudi di Senayan, Jakarta, Kamis (1/9).
"Saya usul ke Komisi I kita harus bentuk timsus, ini pelanggaran HAM," sambung dia.
Menurut Effendi, kasus mutilasi empat warga di Timika juga bisa berdampak pada pergerakan kelompok di beberapa negara. Dia khawatir, kasus ini justru berdampak buruk terhadap Indonesia menjelang pelaksanaan G-20.
"Saya dengar ini ada gerakan kecil pelan di Black Caucus ini membawa isu ini. Black Caucus ini sudah cukup terbukti, sekali mereka bersatu, Eropa dan Amerika dan tentu Australia dan Salomon, Ibu Menlu akan kerepotan, apa lagi jelang G20 Bu. Kita ingin semua smooth dan laksanakan dengan baik, dan hasil berjalan baik," ucapnya.
Empat warga Kabupaten Nduga dilaporkan dibunuh dengan cara dimutilasi di Mimika. Para korban mulanya dipancing untuk melakukan transaksi jual beli senjata api.
Para korban tertarik dengan senjata api yang akan dibelinya dan membawa uang Rp250 juta sesuai kesepakatan. Namun, keduanya dibunuh hingga dimutilasi para pelaku sebelum transaksi terlaksana.
