Pemerintah memastikan distribusi logistik tetap lancar pada masa pandemi coronavirus baru (Covid-19). Pangkalnya, terdapat tol laut, program Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan (Ditjen Hubla Kemenhub).
"Kami telah berupaya semaksimal mungkin agar tol laut dapat lebih baik memberikan layanan kepada masyarakat di seluruh Indonesia, khususnya bagi saudara-saudara kita di Timur Indonesia," ujar Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi, via keterangan tertulis di Jakarta, Minggu (21/6).
Meski demikian, menurut dia, perlu peran seluruh pihak untuk optimalisasi program tersebut. Dalam memaksimalkan kapasitas angkut kapal, salah satunya. "Sehingga, dapat menurunkan disparitas harga," jelasnya.
Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut Ditjen Hubla Kemenhub, Capt. Wisnu Handoko, menambahkan, disparitas harga yang proporsional terealisasi saat seluruh aspek telah diperbaiki secara simultan oleh semua lembaga terkait. Tidak cukup hanya dengan tol laut.
"Hal yang harus dilakukan di antaranya, adalah dengan memperkuat supervisi perdagangan antarpulau. Lalu, menerapkan digitalisasi, salah satunya dengan national logistic ecosystem dan yang terakhir yaitu pengembangan sarana prasarana infrastruktur pelabuhan secara terus-menerus mengikuti kebutuhan jumlah dan jenis komoditi," tuturnya.
Dia melanjutkan, program itu juga merespons cepat permintaan pemerintah daerah (pemda) yang ingin daerahnya disinggahi kapal-kapal tol laut. Dicontohkannya dengan menanggapi permintaan Bupati Pulau Morotai, Benny Laos, yang ingin tambahan rute untuk menjual hasil lautnya ke Pulau Jawa.
"Beberapa waktu lalu, Bupati Pulau Morotai meminta tambahan singgah rute kapal tol laut ke daerahnya dan ini langsung kami respons. Dari yang sebelum satu rute menjadi dua rute. Kami berharap, tambahan rute ini dapat meningkatkan kegiatan perekonomian masyarakat, sebab kami ketahui kalau Pulau Morotai sangat bagus hasil lautnya," tuturnya.
Tol laut juga terus memperbaiki layanannya. Memperbarui platform Logistic Communication System (LCS), misalnya, dengan mengakomodasi Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 53 Tahun 2020.
Beleid tersebut mengatur jenis muatan/barang yang boleh diangkut. Pun guna mempermudah pengguna jasa, layanan LCS dilengkapi dengan opsi jenis barang yang ingin diangkut.
Pada awal 2020, Kemenhub bersinergi dengan Satuan Tugas (Satgas) Pangan terkait pemanfaatan tol laut. Dikhususkan melakukan penegakan hukum terhadap pelaku usaha yang menimbun, memonopoli, dan menjual harga barang secara tidak wajar.
Selain itu, tambah Wisnu, pihaknya meningkatkan performa ketepatan waktu roundturn voyage kapal tol laut via tracking system LCS. Selanjutnya, petugas otoritas pelabuhan mengawasi proses stuffing kontainer di pelabuhan muat Tanjung Perak, Kota Surabaya, Jawa Timur dan Tanjung Priok, Jakarta Utara.
"Sampai dengan bulan Mei 2020, load factor muatan berangkat sudah cukup bagus. Rata-rata di atas 70%, bahkan ada trayek yang mencapai 95%," ungkapnya.
Trayek-trayek tersebut mencakup, H1 Pelni muatan berangkat tinggi dengan trayek Tanjung Perak-Makassar-Tahuna-Tanjung Perak; T6 Djakarta Lloyd muatan berangkat tinggi dengan trayek Bitung-Luwuk-Pagimana-Bunta-Mantangisi-Ampana-Parigi/Tinomba-Tilamuta-Bitung.
Kemudian, T7 Djakarta Lloyd muatan berangkat tinggi dengan trayek Makassar-Selayar-Jampea-Sikeli-Raha-Ereke (Sakkar Ereke)-Makassar; T8 Djakarta Lloyd muatan berangkat tinggi dengan trayek Makassar-Bungku-Kolonodale-Makassar;
T10 PELNI muatan berangkat dan balik tinggi dengan trayek Tanjung Perak-Tidore (Soasio)-Galela-Buli-Maba-Weda-Tanjung Perak; T11 TEMAS muatan berangkat tinggi dengan trayek Tanjung Perak-Fak Fak-Kaimana-Timika-Agats-Elat-Tanjung Perak; T15 PELNI muatan berangkat dan balik tinggi dengan trayek Tanjung Perak-Makassar-Jailolo-Morotai (Daruba)-Tanjung Perak.
T16 Djakarta Lloyd muatan berangkat dan balik tinggi dengan trayek Tanjung Perak-Wanci-Namrole-Namlea-Pulau Obi-Tanjung Perak; dan T17 TEMAS muatan berangkat dan balik tinggi dengan trayek Tanjung Perak-Saumlaki-Dobo-Tanjung Perak.