TTS upaya antisipasi tumpahan minyak di selat Indonesia

Indonesia mengukir sejarah baru dalam kancah maritim. Melalui keputusan sidang Plenary International Maritime Organization (IMO) sub committee Navigation Communication and Search and Rescue (NCSR) ke-6 pada Jumat (25/1) di London, Inggris, disahkan traffic separation scheme (TSS) atau bagan pemisahan alur laut di Selat Sunda dan Selat Lombok yang diajukan Indonesia.

TSS merupakan suatu skema pemisahan jalur lalu lintas pelayaran kapal-kapal yang berlawanan arah dalam suatu alur pelayaran yang ramai dan sempit, misalnya alur pelayaran saat memasuki pelabuhan atau selat.

Direktur National Maritime Institute Siswanto Rusdi mengatakan, prestasi ini memang sangat baik untuk memajukan reputasi kemaritiman Indonesia. Hanya saja, kata dia, Indonesia harus memliki kesiapan infrastruktur untuk menunjang TSS yang sudah disahkan itu.

"Tanggung jawab Indonesia selanjutnya, harus punya kesiapan infrastruktur, ada tidak biayanya? Jangan sampai nanti kita memungut bayaran dari pelayaran yang melintasi itu (TTS). Nah, ini yang harus dihindari. Citra saja kan tidak bisa buat apa-apa" ujarnya saat dihubungi reporter Alinea.id, Sabtu (26/1).

Sebelumnya, Indonesia bersama Malaysia dan Singapura telah memiliki TSS di Selat Malaka. Kata Siswanto, belajar dari situ, sebaiknya ke depan untuk Selat Sunda dan Selat Lombok perlu ada komitmen antarkementerian untuk menanggulangi persoalan, ketika terjadi tumpahan minyak.

Menurut dia, perlu ada koordinasi antara Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM), Kementerian Perhubungan, dan kementerian terkait lainnya, untuk melakukan langkah konkret kalau terjadi tumpahan minyak.

"Ini yang ingin kita lihat sebetulnya. Bayangkan kalau itu super tanker yang lewat, tiba-tiba terjadi tubrukan. Bagaimana kita bisa mencegah dampak kerusakan lingkungan? TSS tidak akan bisa menyelesaikan itu," kata Siswanto.

Selat Sunda dan Selat Lombok memiliki kepadatan lalu lintas kapal yang sibuk. Biasanya, kapal-kapal yang melewati Selat Sunda dan Selat Lombok berasal dari Samudra Pasifik menuju Samudera Hindia, atau sebaliknya.

Menurut Siswanto, harus ada navigasi yang selamat dan terkontrol. Bila tidak, dampaknya sangat luar biasa bagi lingkungan.

Menanggulangi tumpahan minyak

Lebih lanjut, Siswanto mengatakan, bukan hanya nilai ekonomis saja yang harus dikejar oleh pemerintah dengan adanya TSS di Selat Sunda dan Selat Lombok, tapi juga harus diutamakan dampak terhadap mitigasi becana.

Kata Siswanto, belajar dari TSS di Selat Malaka, untuk kasus di Selat Sunda dan Selat Lombok, juga sudah harus dipikirkan bagaimana electronic highway, sistem IT, dan aktivitas kapal-kapal di dua selat dapat berkomunikasi, baik antarkapal dengan radio pantai atau kapal dengan kapal.

"Yang paling penting, bagaimana mencegah adanya tubrukan kapal dan tumpahan minyak," ujar dia.

Sebetulnya, banyak teknik yang dapat dijalankan untuk meminimalisir dampak cemaran dan tumpahan minyak, seperti oil booms, in-situ burning, skimmer, bioremediasi (agen biologis penghapus minyak), mekanisme adsorpsi, dispersan kimiawi, atau dengan memecah lapisan minyak dengan boat kecepatan tinggi.

Kendati demikian, kata Siswanto, cara yang paling lazim dilakukan adalah dengan oil booms, yang bisa melokalisir minyak yang tumpah di pantai supaya tidak menyebar.

Oil booms di Indonesia hanya dimiliki Pertamina. Kementerian-kementerian di Indonesia, bahkan Angkatan Laut tidak memiliki alat ini.

"Jadi, begitu ada tumpahan minyak di mana pun, Pertamina yang langsung terjun menanggulangi itu," katanya.

Harapannya, kata Siswanto, dengan adanya TSS ini, di Selat Sunda dan Selat Lombok, bisa membawa perubahan besar terhadap penanggulangan isu lingkungan di daerah kemaritiman Indonesia secara luas.