Tujuh mantan Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) melakukan lawatan ke Mabes Polri untuk bertemu dengan juniornya Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Ketujuh jenderal ini hendak memberikan dukungannya kepada Sigit selaku Kapolri setelah diterjang berbagai isu dan menurunkan kepercayaan publik.
Mantan Kapolri ke-17 Jenderal (Purn) Da'i Bachtiar mengatakan, dirinya tidak memarahi Sigit namun mengingatkan mantan Kabareskrim itu agar mampu memperbaiki keluhan masyarakat baik dari segi pelayanan publik maupun kehadiran anggota polisi secara fisik di masyarakat.
“Tidak menghakimi tidak menggurui, kami justru memberikan dukungan moril,” kata Bachtiar kepada wartawan, di Mabes Polri, Kamis (27/10).
Sigit diharapkan membuat program jangka panjang dan pendek untuk tujuan itu yang dapat dimulai dari perbaikan Standar Operational Procedure (SOP). Apabila Polri tidak memiliki anggaran yang cukup jangan dijadikan alasan untuk berhenti.
“Kalau dia tidak punya peralatan alat transportasi, tidak ada dukungan anggaran yang cukup untuk melayani masyarakat, ya itu jangan jadi komplain. Tapi itu jangka menengah dan panjang, jangka pendeknya perbaiki dulu SOP yang sudah ada,” ujarnya.
Bachtiar menyebut, rencana berjangka itu bukan reformasi dari Polri, sebab reformasi itu sudah ada sejak Korps Bhayangkara berpisah dari TNI. Namun, dari reformasi itu aspek kultur masyarakat akan menjadi sorotan, karena budaya yang terkandung dalam polisi juga dipengaruhi oleh masyarakat.
Ia mengutip gaya hidup Polri sebagai contohnya. Sebelum dirinya, hingga sekarang, sudah seringkali diingatkan, Polri harus memiliki gaya hidup yang merakyat. Polri harus menyesuaikan dengan masyarakat.
“Jangan sampai kita berada di depan masyarakat, tapi kita tampil berbeda, itu sudah saya sampaikan,” ucap Bachtiar.
Dalam kesempatan serupa, Kapolri periode 2008-2010 Jenderal Pol (Purn) Bambang Hendarso Danur mengatakan, angka kepercayaan masyarakat kepada Polri sedang turun. Namun, dirinya mengatakan bahwa kepercayaan tersebut akan membaik lagi.
“Pada Akhirnya kecintaan masyarakat pada Polri pada waktunya akan pernah timbul kembali. Saat ini memang menurun karena ada beberapa peristiwa. Tetapi insyaAllah dengan apa yang disampaikan bapak Kapolri tadi bahwa langkah konkret sedang dan dalam dilaksanakan oleh Polri di seluruh Indonesia,” ujar Hendarso.
Selain itu, mantan Kapolri tahun 2008 ini juga mengharapkan dengan adanya arahan dari Presiden Joko Widodo [Jokowi] kepada Polri membuat dapat dijalankan sebaik-baiknya oleh Kapolri saat ini.
“Mudah-mudahan apa yang menjadi arahan dan kebijakan bapak Presiden dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan insyaAllah tingkat kepercayaan masyarakat kepada Polri,” ucapnya.
Sebagai informasi, tujuh kapolri yang datang tersebut adalah, Kapolri ke-22 Jenderal (Purn) Badrodin Haiti dengan masa jabatan 17 April 2015-14 Juli 2016, Kapolri ke-20 Jenderal (Purn) Timur Pradopo dengan masa jabatan 22 Oktober 2010-25 Oktober 2013, Jenderal (Purn) Bambang Hendarso Danuri sebagai Kapolri ke-19 yang menjabat pada 1 Oktober-22 Oktober 2010, Jenderal (Purn) Da’I Bachtiar yang menjabat pada 29 November 2001-7 Juli 2005 sebagai Kapolri ke-17, Pjs. de facto Kapolri atau pejabat sementara Kapolri, Chairuddin Ismail adalah pensiunan perwira Polri.
Ia pernah menjadi Pejabat Sementara Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Pjs. de facto Kapolri) menggantikan Jenderal Suroyo Bimantoro. Selain itu ada juga Kapolri ke-18 Jenderal (Purn) Sutanto yang menjabat pada 8 Juli 2005-30 September 2008, dan Kapolri ke-14 Jenderal (Purn) Roesmanhadi dalam masa jabatan 29 Juni 1998-3 Januari 2000.
