Scroll ke atas untuk melanjutkan

Juru Bicara Vaksinasi Covid-19 Kementerian Kesehatan Siti Nadia Tarmizi. Foto sehatnegeriku.kemkes.go.id

Nasional

Jumat, 27 Agustus 2021 08:06

Upaya pemerintah tingkatkan pelacakan kasus Covid-19

Umumnya masyarakat yang positif Covid-19 tidak mau ada pelacakan ke orang-orang terdekat.

Pemerintah terus berupaya meningkatkan pelacakan (tracing) penyebaran kasus Covid-19. Selama ini, pelacakan masih kurang maksimal karena berbagai kendala.

Juru Bicara Vaksinasi Covid-19 Kementerian Kesehatan Siti Nadia Tarmizi mengatakan, umumnya masyarakat yang positif Covid-19 tidak mau ada pelacakan ke orang-orang terdekat.

"Kalaupun ada kasus positif, tidak mau terbuka," kata Siti Nadia Tarmizi kepada wartawan, Kamis (26/8).

Siti Nadia menduga, masyarakat yang menolak pelacakan karena tidak bersedia menjalani isolasi.

"Masyarakat harus mau terbuka dan mau di-tracing. Kalau nanti diminta tes untuk disegerakan," tuturnya.

Kendala lainnya, Satuan Tugas (Satgas) Covid-19 di tingkat kelurahan, RT/RW, dan desa belum aktif membantu pelacakan di wilayah masing-masing. Padahal, membantu pelacakan di wilayah masing-masing merupakan salah satu tugas Satgas di tingkat bawah.

Menurut Siti Nadia, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) sebagai pembina wilayah harus bisa mengaktifkan para satgas, sehingga pelacakan kasus lebih baik.

Siti Nadia mengatakan, Kementerian Kesehatan berusaha mengatasi lemahnya pelacakan kasus dengan memanfaatkan aplikasi PeduliLindungi.

"Kami menggandeng TNI dan Polri untuk mendorong keterlibatan Babinsa (Bintara Pembina Desa TNI AD) dan Bhabinkamtibmas (Bhayangkara Pembina Ketertiban dan Keamanan Masyarakat Polri)," kata Siti Nadia.

Tracing, testing, treatment atau dikenal dengan 3T merupakan langkah mitigasi penanganan Covid-19, selain meningkatkan kedisiplinan dan penerapan protokol kesehatan. Pemerintah juga menyediakan tempat isolasi terpusat dengan fasilitas lengkap mencakup tempat, persediaan makanan, tenaga kesehatan, fasilitas olahraga, dan telemedicine.

Dalam jumpa pers optimalisasi program 3T beberapa waktu lalu, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto mengatakan TNI, Polri, BNPB, dan Kemenkes berusaha memenuhi standar tracing kontak yang dikeluarkan WHO, yakni rasio satu banding 30. Caranya, memperbanyak tracer dari TNI, Polri, dan Dinas Kesehatan.

"Saat ini ada 63.000 tenaga tracer dari TNI yang sudah tersebar di wilayah wilayah di posko-posko PPKM mikro untuk membantu kepala puskesmas bidang desa untuk melaksanakan tracing kontak erat untuk masyarakat," kata panglima.