Wakil Kepala BPIP kawal implementasi buku teks Pendidikan Pancasila

Semenjak diluncurkannya Buku Teks Utama (BTU) Pendidikan Pancasila pada acara bertajuk "Sosialisasi Buku Teks Utama Pendidikan Pancasila Jenjang Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah pada Satuan Pendidikan Pelaksana Implementasi Kurikulum Merdeka", di Jakarta, pada 21 Agustus 2023, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila bersama stakeholders terkait terus mengawal penerapan BTU tersebut. 

Wakil Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Rima Agristina menyampaikan, perlu adanya strategi yang reliabel dalam penerapan BTU Pendidikan Pancasila di sekolah. 

"Kita perlu memikirkan bagaimana supaya langkah yang sudah dilakukan ini semakin kuat, semakin mendorong pendidikan. Maka, kita perlu untuk memformulasikan pengimplementasian BTU ini," tuturnya dalam diskusi Kelompok Terpumpun Strategi Penerapan BTU Pendidikan Pancasila, Kamis (6/6).

Rima menyebut, penerapan BTU perlu didorong sebagai gerakan nasional yang strategis untuk kemajuan pendidikan bangsa Indonesia. Baginya, memerlukan energi dan kolaborasi yang kuat hingga lintas sektoral sebagai bentuk gotong royong dalam mencerdaskan kehidupan bangsa.

"Sinkronisasi antarlembaga harus diperkuat kembali bersama Kemenko PMK, Kemendikbudristek, Kemendagri dan Kemenag. Sehingga, enforcement ke bawah itu semakin tegas bahwa sudah wajib melaksanakan BTU ini di dalam Pendidikan Pancasila. Maka kita perlu berkolaborasi untuk penerapan dan penguatan itu," tegas Rima. 

Hasil pemantauan BPIP melalui Direktorat Pengkajian Implementasi Pembinaan Ideologi Pancasila dan Direktorat Evaluasi, ditemukan beberapa kendala dalam penerapan BTU. Menilik hal tersebut, anggota Dewan Pengarah BPIP Muhammad Amin Abdullah, menyampaikan, perlunya mengatur strategi baru yang solid dan kokoh. 

Amin menyampaikan, BTU harus sampai secara efektif kepada guru-guru yang akan mengajarkan Pendidikan Pancasila, hal ini menjadi sangat vital, karena guru sebagai garda terdepan pendidik. 

“Kita harus mengatur strategi baru, sebagai gerakan nasional. Di mulai dari antarkedeputian dan lintas koordinasi perlu duduk. Selain itu, BTU harus menyentuh guru, bukan kepala dinas. Itu kuncinya, gurulah garda terdepan kita,” ucapnya. 

Menurut Amin, membangun character building melalui Pendidikan Pancasila diperlukan sinergisitas dan gotong royong bersama. Amin juga mendorong BPIP untuk terus memperkuat kolaborasi bersama Kemenko PMK, Kemendikbudristek, Kemendagri, dan Kemenag dalam mengoptimalkan penerapan BTU Pendidikan Pancasila tersebut. 

“Kita harus duduk bareng, koordinasi yang apik bersama Kemenko PMK, Kemendikbudristek, Kemendagri, Kemenag dan sektoral terkait,” tuturnya. 

Senada dengan itu, Staf Khusus Dewan Pengarah BPIP Antonius Benny Susetyo menyebut, perlunya pemahaman yang serentak akan perbedaan BTU Pendidikan Pancasila dan buku sebelumnya. 

“Sebagian guru barangkali tidak memahami perbedaan BTU Pendidikan Pancasila dan buku yang lama, kewarganegaraan. Diperlukan konten atau sosialisasi, kerja sama, untuk lebih mudah memahami perbedaannya. Apa yang membedakan dengan pendidikan Pancasila yang dulu,” ujar Benny. 

Kesempatan tersebut juga dihadiri Deputi Bidang Pengkajian dan Materi Surahno, Direktur Pengkajian Implementasi Pembinaan Ideologi Pancasila Irene Camelyn Sinaga, serta perwakilan kedeputian.